Media Asing Soroti Kabinet Prabowo: Anggotanya 109 Orang, Terbesar sejak Sukarno Berkuasa

JAKARTA - Sejumlah media asing telah menyoroti kabinet pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Yang disoroti adalah jumlah anggotanya yang mencapai 109 orang, dan disebut kabinet terbesar sejak sejak 1966 saat presiden pertama Indonesia, Sukarno, berkuasa.

"New Indonesian President Swears in Record 109-Member Cabinet," demikian judul pemberitaan Newsweek, media yang berbasis di Amerika Serikat (AS).

Media AS lainnya, Associated Press, menulis laporan serupa dengan judul: "New President Subianto swears in Indonesia's largest Cabinet since 1966, with 109 members."



Dinamai "Kabinet Merah Putih", kabinet Prabowo beranggotakan 109 orang, peningkatan signifikan dari 34 menteri di bawah pendahulunya, Joko Widodo (Jokowi).

Tim yang "gemuk" ini beranggotakan menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga nasional, yang mencerminkan tujuan Prabowo untuk membangun pemerintahan yang kuat dan bersatu.

Setiap anggota menghadiri wawancara di kediaman Prabowo pekan lalu.

Prabowo Subianto Djojohadikusumo, mantan jenderal militer, resmi menjabat pada hari Minggu, memimpin koalisi tujuh partai politik yang mendukung kemenangannya dalam pemilihan presiden bulan Februari.

Gemuknya kabinet Prabowo diklaim sebagai strategi politik untuk membangun pemerintahan yang kuat dan bersatu.

"Saya ingin menciptakan pemerintahan yang kuat yang akan menyatukan masyarakat multikultural dan beragam kepentingan politik," kata Prabowo.

Para kritikus berpendapat kabinet yang besar akan membengkakkan birokrasi, tetapi Prabowo membela keputusannya dengan alasan perlunya stabilitas politik.

Terakhir kali kabinet Indonesia sebesar ini hanya bertahan satu bulan di tangan presiden pertama Indonesia Sukarno—132 menteri dibentuk 58 tahun yang lalu.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintahan yang luas diperlukan untuk mengelola ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

"Ini pasti koalisi besar, dan beberapa orang akan mengatakan kabinet saya gemuk," katanya pekan lalu.

Selain "kabinet gemuk" sosok Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (37), putra mantan Presiden Jokowi juga jadi sorotan media asing.

Prabowo dan Jokowi dulunya adalah rival, tetapi setelah terpilihnya kembali Jokowi pada pemilihan presiden tahun 2019, Prabowo bergabung dengan pemerintahannya sebagai menteri pertahanan, yang mengarah pada aliansi politik.

Melibatkan putra Jokowi ke dalam pemerintahan Prabowo dipandang sebagai langkah untuk mempertahankan kesinambungan dengan kebijakan Jokowi.

Kabinet tersebut mencakup beberapa pejabat tetap dari pemerintahan Jokowi, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang telah menjabat di bawah tiga presiden.

Sri Mulyani, seorang tokoh yang dihormati secara internasional, memainkan peran penting dalam mereformasi sistem perpajakan Indonesia dan mengarahkan negara melalui krisis keuangan, termasuk pandemi Covid-19.

"Kami secara teratur berkonsultasi satu sama lain untuk membahas strategi penguatan Kementerian Keuangan dan keuangan negara untuk mendukung program-programnya," kata Sri Mulyani kepada wartawan setelah bertemu dengan Prabowo pekan lalu.

Pengangkatan kembali lainnya termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Analis melihat pilihan-pilihan ini sebagai imbalan politik atas dukungan Jokowi selama kampanye pemilihan presiden Prabowo.

Prabowo telah menetapkan tujuan ambisius untuk pemerintahannya, termasuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga delapan persen per tahun pada akhir masa jabatan lima tahunnya.

Inisiatifnya termasuk meningkatkan belanja pertahanan, menaikkan gaji pegawai negeri, dan menyediakan makanan gratis untuk 83 juta anak.

Ada rencana untuk melanjutkan beberapa kebijakan Jokowi, termasuk pembangunan ibu kota baru dan membatasi ekspor bahan mentah untuk meningkatkan industri dalam negeri.

Meskipun optimistis tentang agendanya, kekhawatiran tetap ada atas efisiensi kabinet yang begitu besar. Para kritikus khawatir hal itu dapat memperlambat pengambilan keputusan dan menyebabkan inefisiensi.

"Indonesia ingin menjadi tetangga terbaik, mitra terbaik untuk bekerja sama demi kebaikan bersama, perdamaian bersama, dan kesejahteraan bersama," kata Prabowo saat pelantikannya.