Arab Saudi Luncurkan Koalisi Global untuk Mendirikan Negara Palestina

RIYADH - Kerajaan Arab Saudi mengumumkan peluncuran koalisi global baru untuk mendirikan Negara Palestina.

Selain itu, koalisi global itu dibentuk untuk mendapatkan dukungan guna penerapan solusi dua negara—Palestina dan Israel—setelah puluhan tahun upaya internasional gagal, yang membawa kawasan Timur Tengah ke ambang perang habis-habisan.

Koalisi global yang diberi nama The Global Alliance for the Implementation (Aliansi Global untuk Implementasi) diresmikan selama pidato Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan pada pertemuan penting yang mencakup Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Norwegia.

Pangeran Faisal mengatakan pertemuan pertama koalisi global tersebut akan diadakan di Riyadh.



Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan pertemuan tindak lanjut pertama juga akan diadakan di Riyadh dan Brussels.

Pangeran Faisal menambahkan bahwa inisiatif tersebut merupakan upaya bersama Arab dan Eropa.

"Kami akan melakukan segala upaya untuk mencapai rencana yang andal dan tidak dapat diubah untuk perdamaian yang adil dan menyeluruh," katanya, seperti dikutip Al Arabiya English, Jumat (27/9/2024).

Menteri Luar Negeri Arab Saudi itu menegaskan kembali perlunya bergerak bersama untuk membuat keputusan yang akan mengarah pada hasil nyata menuju gencatan senjata segera dan penerapan solusi dua negara. "Yang terpenting adalah Negara Palestina yang merdeka," katanya.

Israel telah membombardir Gaza dan menghancurkannya menjadi puing-puing sejak memulai respons terhadap serangan Hamas 7 Oktober.

Namun, Pangeran Faisal mengatakan perang yang sedang berlangsung di Gaza telah mengakibatkan bencana kemanusiaan yang menghancurkan karena kejahatan Israel di Tepi Barat, Masjid al-Aqsa, dan tempat-tempat suci Muslim dan Kristen lainnya.

Pangeran Faisal juga menekankan bahwa hak untuk membela diri Israel tidak membenarkan pembunuhan puluhan ribu warga sipil, pemindahan paksa, penggunaan kelaparan sebagai alat perang, hasutan, dehumanisasi, dan penyiksaan sistematis yang mencakup kekerasan seksual dan kejahatan lain yang terdokumentasi oleh militer Zionis.

Arab Saudi telah berulang kali mengatakan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa pembentukan Negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Namun, Israel tidak menunjukkan minat untuk melakukannya.

Mayoritas anggota Knesset (Parlemen Israel) justru memberikan suara menentang solusi dua negara, sementara pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara konsisten menolak berkomitmen untuk melakukannya.

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman pada pekan lalu mengatakan bahwa Riyadh tidak akan mengakui Negara Israel tanpa adanya Negara Palestina dan mengutuk keras kejahatan pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina.

“Kerajaan tidak akan menghentikan kerja kerasnya untuk mendirikan Negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan kami menegaskan bahwa kerajaan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa itu,” kata Pangeran Mohammed bin Salman dalam pidatonya di hadapan penasihat Dewan Syura.