Program Relokasi Paksa China Cenderung Miskinkan Warga Tibet
Rabu, 11 September 2024 - 16:17 WIB
loading...
Program relokasi paksa China dinilai cenderung miskinkan warga Tibet. Foto/WeChat/Gongjue Pioneers/HRW
A
A
A
BEIJING - Pemerintah China telah secara sistematis menghapus ratusan desa dan mengusir para pengembara Tibet dari tanah leluhur mereka.
Warga dari ratusan desa tersebut dipindahkan secara paksa ke pemukiman terpusat dengan kedok "pengentasan kemiskinan" dan perlindungan lingkungan, menurut keterangan akademisi dan cendekiawan Pema Gyalpo asal Jepang di situs berita Japan Forward, Rabu (11/9/2024).
Kampanye relokasi massal ini telah meningkat secara dramatis sejak 2016. Kampanye ini mengikis budaya Tibet, mengganggu mata pencaharian tradisional, dan membuat banyak keluarga yang direlokasi menjadi miskin dan bergantung pada subsidi pemerintah.
Menurut laporan terbaru Human Rights Watch (HRW), lebih dari 930.000 warga pedesaan Tibet telah direlokasi sejak tahun 2000. Sebanyak 76 persen dari relokasi ini terjadi sejak 2016.
“Pemerintah China membingkai relokasi ini sebagai upaya pengentasan kemiskinan sukarela. Namun, bukti menunjukkan bahwa relokasi tersebut sering kali bersifat koersif dan didorong agenda politik Beijing untuk mengasimilasi warga Tibet dan memperketat kendali atas wilayah tersebut,” kata Pema.
Baca Juga: Melalui Sinifikasi, China Ingin Warga Tibet Tak Lagi Hormati Dalai Lama
Banyak dari relokasi ini melibatkan pemindahan seluruh desa ratusan kilometer dari rumah asal mereka.
Pihak berwenang menyebut warga Tibet yang direlokasi sebagai "penjaga perbatasan”, yang pada dasarnya mengubah mereka menjadi penjaga sipil di sepanjang perbatasan yang disengketakan antara China dengan India, Nepal, dan Bhutan.
Citra satelit menunjukkan bahwa China telah secara strategis menempatkan pemukiman baru di dekat hampir setiap jalur Himalaya yang dapat diakses di sepanjang perbatasan ini.
Meski secara resmi bersifat sipil, desa-desa perbatasan ini menyediakan infrastruktur yang dapat mendukung pengerahan militer yang cepat jika diperlukan.
Lebih berbahaya lagi, relokasi ini berfungsi sebagai bentuk "rekayasa demografi”, yang secara permanen mengubah populasi wilayah yang disengketakan untuk memperkuat klaim teritorial China.
Namun bagi warga Tibet, relokasi ini sering kali menyebabkan kesulitan ekonomi dan dislokasi budaya. Penggembala nomaden tradisional terpaksa menjual hewan ternak dan meninggalkan padang rumput mereka.
Petani dipindahkan dari ladang leluhur mereka. Di rumah baru mereka, banyak yang berjuang untuk mencari pekerjaan atau memenuhi kebutuhan hidup.
Sebuah dokumen pemerintah daerah yang ditinjau oleh The New York Times mengindikasikan beberapa penduduk desa mungkin menerima sekitar 20.000 yuan (kurang dari USD3.000) per tahun untuk relokasi.
Warga dari ratusan desa tersebut dipindahkan secara paksa ke pemukiman terpusat dengan kedok "pengentasan kemiskinan" dan perlindungan lingkungan, menurut keterangan akademisi dan cendekiawan Pema Gyalpo asal Jepang di situs berita Japan Forward, Rabu (11/9/2024).
Kampanye relokasi massal ini telah meningkat secara dramatis sejak 2016. Kampanye ini mengikis budaya Tibet, mengganggu mata pencaharian tradisional, dan membuat banyak keluarga yang direlokasi menjadi miskin dan bergantung pada subsidi pemerintah.
Relokasi Sistematis Massal
Menurut laporan terbaru Human Rights Watch (HRW), lebih dari 930.000 warga pedesaan Tibet telah direlokasi sejak tahun 2000. Sebanyak 76 persen dari relokasi ini terjadi sejak 2016.
“Pemerintah China membingkai relokasi ini sebagai upaya pengentasan kemiskinan sukarela. Namun, bukti menunjukkan bahwa relokasi tersebut sering kali bersifat koersif dan didorong agenda politik Beijing untuk mengasimilasi warga Tibet dan memperketat kendali atas wilayah tersebut,” kata Pema.
Baca Juga: Melalui Sinifikasi, China Ingin Warga Tibet Tak Lagi Hormati Dalai Lama
Banyak dari relokasi ini melibatkan pemindahan seluruh desa ratusan kilometer dari rumah asal mereka.
Pihak berwenang menyebut warga Tibet yang direlokasi sebagai "penjaga perbatasan”, yang pada dasarnya mengubah mereka menjadi penjaga sipil di sepanjang perbatasan yang disengketakan antara China dengan India, Nepal, dan Bhutan.
Citra satelit menunjukkan bahwa China telah secara strategis menempatkan pemukiman baru di dekat hampir setiap jalur Himalaya yang dapat diakses di sepanjang perbatasan ini.
Meski secara resmi bersifat sipil, desa-desa perbatasan ini menyediakan infrastruktur yang dapat mendukung pengerahan militer yang cepat jika diperlukan.
Lebih berbahaya lagi, relokasi ini berfungsi sebagai bentuk "rekayasa demografi”, yang secara permanen mengubah populasi wilayah yang disengketakan untuk memperkuat klaim teritorial China.
Hilangnya Kemandirian Ekonomi
Namun bagi warga Tibet, relokasi ini sering kali menyebabkan kesulitan ekonomi dan dislokasi budaya. Penggembala nomaden tradisional terpaksa menjual hewan ternak dan meninggalkan padang rumput mereka.
Petani dipindahkan dari ladang leluhur mereka. Di rumah baru mereka, banyak yang berjuang untuk mencari pekerjaan atau memenuhi kebutuhan hidup.
Sebuah dokumen pemerintah daerah yang ditinjau oleh The New York Times mengindikasikan beberapa penduduk desa mungkin menerima sekitar 20.000 yuan (kurang dari USD3.000) per tahun untuk relokasi.
Lihat Juga :
