Program Relokasi Paksa China Cenderung Miskinkan Warga Tibet

Hal itu dicapai melalui relokasi paksa, kebijakan bahasa yang mendukung bahasa Mandarin, dan kontrol ketat terhadap praktik keagamaan.

Menghancurkan Keberagaman

Pema mengatakan taktik-taktik ini bukan hanya tentang pembangunan ekonomi atau keamanan nasional. Taktik-taktik ini mencerminkan upaya bersama untuk menyeragamkan populasi yang beragam menjadi satu identitas China yang disetujui negara.

“Dengan mencabut komunitas dari tanah leluhur mereka, memutuskan hubungan dengan mata pencaharian tradisional, dan membanjiri daerah-daerah minoritas dengan pemukim Tionghoa Han, Beijing berupaya untuk mengencerkan dan akhirnya menghapus identitas etnis yang unik,” ungkapnya.

Pendekatan pemerintah yang keras kepala menunjukkan pengabaian mendasar terhadap nilai keragaman budaya. Pendekatan ini, kata Pema, merusak hak-hak populasi minoritas untuk mempertahankan cara hidup yang berbeda.

“Penghapusan budaya ini, yang disamarkan sebagai kemajuan, merupakan bentuk pembersihan etnis yang lembut yang mengancam untuk secara permanen mengubah jalinan etnis yang kaya di dalam perbatasan China,” sambung dia.

Hukum internasional melarang penggusuran paksa, menjadikan program relokasi paksa China sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang jelas.

Penggusuran massal komunitas Tibet mengancam untuk merusak budaya dan identitas Tibet secara permanen. Dengan cara itu, identitas Tibet berada di tangan negara-partai China dan diberantas berdasarkan arahan kebijakan yang berbeda.

Mimpi Buruk Ekspansionis Beijing Berlanjut

Bukti-bukti menggambarkan gambaran yang jelas tentang kampanye sistematis untuk membentuk kembali demografi Tibet, mengonsolidasikan kendali negara, dan mengikis identitas budaya Tibet. Jauh dari pengentasan kemiskinan, relokasi paksa ini menciptakan kelas warga Tibet miskin yang terusir.

Mereka telah dibuat bergantung pada subsidi negara dan terputus dari mata pencaharian tradisional dan akar budaya mereka. Seiring China yang terus memperketat cengkeramannya di Tibet, masyarakat internasional harus menentang relokasi paksa ini dan kebijakan lain yang mengancam budaya dan otonomi Tibet.

Tanpa intervensi, sebut Pema, kampanye rekayasa demografi dan penghapusan budaya di Tibet hanya akan semakin cepat. Kampanye ini berpotensi menghancurkan salah satu budaya paling unik dan semarak di dunia.