Kabinet Baru Iran, dari Negosiator Nuklir hingga Menteri Perempuan Pertama

Senin, 12 Agustus 2024 - 15:05 WIB
loading...
A A A
Menteri perempuan pertama dalam sejarah Iran adalah Farrokroo Parsa, yang menjabat sebagai menteri pendidikan pada tahun 1968-1971. Penguasa revolusioner mengeksekusinya setelah revolusi 1979 yang menggulingkan monarki pro-Barat dan membawa kaum Islamis ke tampuk kekuasaan.



Pezeshkian mengusulkan Eskandar Momeni, seorang jenderal polisi yang relatif moderat, sebagai menteri dalam negeri. Kementerian tersebut menangani penegakan kewajiban mengenakan jilbab Islam bagi perempuan. Pada tahun 2022, kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi setelah ia ditangkap karena mengenakan jilbab yang tidak pantas menyebabkan protes nasional.

Pezeshkian, yang saat itu menjadi anggota parlemen, menulis pada saat itu bahwa "tidak dapat diterima di Republik Islam untuk menangkap seorang gadis karena jilbabnya dan kemudian menyerahkan jenazahnya kepada keluarganya."

Dalam komentarnya, ia menyatakan bahwa ia menginginkan penegakan hukum jilbab yang lebih sedikit, serta hubungan yang lebih baik dengan Barat dan kembali ke perjanjian nuklir.

Presiden kemungkinan akan menghadapi oposisi dalam meloloskan undang-undang yang mendukung programnya, karena majelis tersebut didominasi oleh garis keras yang sebagian besar mendukung kandidat lain selama pemilihan presiden Juni-Juli.

Presiden menunjuk Mohsen Paknejad sebagai menteri perminyakan. Paknejad sebelumnya adalah wakil menteri perminyakan.

Pezeshkian juga mengusulkan untuk mempertahankan Menteri Intelijen saat ini Ismail Khatib dan Menteri Kehakiman saat ini Amin Hossein Rahimi. Pezeshkian juga menunjuk menteri industri saat ini, Abbas Aliabadi, sebagai menteri energi.

Pada hari Sabtu, presiden juga mengangkat kembali Mohammad Eslami sebagai kepala program nuklir sipil Iran dan salah satu dari beberapa wakil presiden. Mereka semua memegang jabatan mereka di bawah Presiden Ebrahim Raisi, yang meninggal bersama Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdollahain dalam kecelakaan helikopter pada bulan Mei.

Kemudian pada hari Minggu, Mohammad Javad Zarif, seorang wakil presiden yang bertanggung jawab atas urusan strategis, mengundurkan diri dari jabatannya karena usulan menteri.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1233 seconds (0.1#10.140)