Kabinet Baru Iran, dari Negosiator Nuklir hingga Menteri Perempuan Pertama
loading...
Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengusulkan mantan negosiator nuklir Abbas Araghchi sebagai menteri luar negeri baru negara itu. Foto/AP
A
A
A
TEHERAN - Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengusulkan mantan negosiator nuklir Abbas Araghchi sebagai menteri luar negeri baru negara itu.
Dia juga berupaya mengangkat seorang perempuan sebagai menteri jalan dan perumahan. Jika disetujui, ia akan menjadi menteri perempuan pertama Iran dalam lebih dari satu dekade.
Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf membacakan daftar menteri yang diusulkan kepada anggota parlemen. Majelis yang didominasi garis keras itu akan memiliki waktu dua minggu untuk meninjau kualifikasi dan memberikan mosi percaya kepada para menteri yang diusulkan.
Araghchi, 61, seorang diplomat karier, adalah anggota tim negosiasi Iran yang mencapai kesepakatan nuklir dengan negara-negara besar dunia pada tahun 2015 yang membatasi program nuklir Teheran dengan imbalan pencabutan sanksi.
Pada tahun 2018, Presiden Donald Trump saat itu menarik AS keluar dari kesepakatan tersebut dan memberlakukan lebih banyak sanksi terhadap Iran. Pezeshkian mengatakan selama kampanye kepresidenannya bahwa ia akan mencoba menghidupkan kembali kesepakatan nuklir tersebut.
Pezeshkian menunjuk Jenderal Aziz Nasirzadeh, seorang pilot F-14 Tomcat, sebagai menteri pertahanan. Ia adalah kepala Angkatan Udara Iran pada tahun 2018-2021. Ini akan menjadi pertama kalinya seorang anggota angkatan udara Iran mengepalai kementerian pertahanan.
Melansir AP, Pezeshkian mengusulkan Farzaneh Sadegh sebagai menteri jalan dan perumahan. Sadegh, 47 tahun, saat ini menjabat sebagai direktur di kementerian tersebut. Ia akan menjadi menteri perempuan kedua di Iran sejak Revolusi Islam 1979. Namun, tidak jelas apakah ia akan disetujui.
Parlemen garis keras tersebut menginginkan lebih banyak pembatasan budaya dan sosial terhadap perempuan berdasarkan interpretasinya terhadap syariat Islam. Banyak anggota parlemen menyuarakan penentangan mereka ketika namanya dibacakan oleh pembicara selama sidang hari Minggu.
Satu-satunya menteri perempuan sebelumnya yang disetujui oleh parlemen sejak revolusi adalah pada tahun 2009, ketika Presiden Mahmoud Ahmadinejad mengamankan jabatan untuk Marzieh Vahid Dastgerdi sebagai menteri kesehatan.
Namun, presiden Iran telah menunjuk perempuan untuk menjadi wakil presiden, sebuah peran yang tidak tunduk pada persetujuan parlemen. Minggu lalu, Pezeshkian menunjuk Zahra Behrouz Azar sebagai wakil presiden yang bertanggung jawab atas urusan perempuan dan keluarga.
Menteri perempuan pertama dalam sejarah Iran adalah Farrokroo Parsa, yang menjabat sebagai menteri pendidikan pada tahun 1968-1971. Penguasa revolusioner mengeksekusinya setelah revolusi 1979 yang menggulingkan monarki pro-Barat dan membawa kaum Islamis ke tampuk kekuasaan.
Pezeshkian mengusulkan Eskandar Momeni, seorang jenderal polisi yang relatif moderat, sebagai menteri dalam negeri. Kementerian tersebut menangani penegakan kewajiban mengenakan jilbab Islam bagi perempuan. Pada tahun 2022, kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi setelah ia ditangkap karena mengenakan jilbab yang tidak pantas menyebabkan protes nasional.
Pezeshkian, yang saat itu menjadi anggota parlemen, menulis pada saat itu bahwa "tidak dapat diterima di Republik Islam untuk menangkap seorang gadis karena jilbabnya dan kemudian menyerahkan jenazahnya kepada keluarganya."
Dalam komentarnya, ia menyatakan bahwa ia menginginkan penegakan hukum jilbab yang lebih sedikit, serta hubungan yang lebih baik dengan Barat dan kembali ke perjanjian nuklir.
Presiden kemungkinan akan menghadapi oposisi dalam meloloskan undang-undang yang mendukung programnya, karena majelis tersebut didominasi oleh garis keras yang sebagian besar mendukung kandidat lain selama pemilihan presiden Juni-Juli.
Presiden menunjuk Mohsen Paknejad sebagai menteri perminyakan. Paknejad sebelumnya adalah wakil menteri perminyakan.
Pezeshkian juga mengusulkan untuk mempertahankan Menteri Intelijen saat ini Ismail Khatib dan Menteri Kehakiman saat ini Amin Hossein Rahimi. Pezeshkian juga menunjuk menteri industri saat ini, Abbas Aliabadi, sebagai menteri energi.
Pada hari Sabtu, presiden juga mengangkat kembali Mohammad Eslami sebagai kepala program nuklir sipil Iran dan salah satu dari beberapa wakil presiden. Mereka semua memegang jabatan mereka di bawah Presiden Ebrahim Raisi, yang meninggal bersama Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdollahain dalam kecelakaan helikopter pada bulan Mei.
Kemudian pada hari Minggu, Mohammad Javad Zarif, seorang wakil presiden yang bertanggung jawab atas urusan strategis, mengundurkan diri dari jabatannya karena usulan menteri.
Setelah pemilihan Pezeshkian, Zarif ditugaskan untuk membentuk komite untuk memilih menteri bagi pemerintahan Pezeshkian.
Zarif menulis di platform media sosial “X” bahwa dia tidak senang dengan komposisi Kabinet Pezeshkian mulai terbentuk, dengan mengatakan bahwa ia gagal memenuhi janjinya untuk mengikutsertakan lebih banyak perempuan, kaum muda, dan kelompok etnis.
Dia juga berupaya mengangkat seorang perempuan sebagai menteri jalan dan perumahan. Jika disetujui, ia akan menjadi menteri perempuan pertama Iran dalam lebih dari satu dekade.
Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf membacakan daftar menteri yang diusulkan kepada anggota parlemen. Majelis yang didominasi garis keras itu akan memiliki waktu dua minggu untuk meninjau kualifikasi dan memberikan mosi percaya kepada para menteri yang diusulkan.
Araghchi, 61, seorang diplomat karier, adalah anggota tim negosiasi Iran yang mencapai kesepakatan nuklir dengan negara-negara besar dunia pada tahun 2015 yang membatasi program nuklir Teheran dengan imbalan pencabutan sanksi.
Pada tahun 2018, Presiden Donald Trump saat itu menarik AS keluar dari kesepakatan tersebut dan memberlakukan lebih banyak sanksi terhadap Iran. Pezeshkian mengatakan selama kampanye kepresidenannya bahwa ia akan mencoba menghidupkan kembali kesepakatan nuklir tersebut.
Pezeshkian menunjuk Jenderal Aziz Nasirzadeh, seorang pilot F-14 Tomcat, sebagai menteri pertahanan. Ia adalah kepala Angkatan Udara Iran pada tahun 2018-2021. Ini akan menjadi pertama kalinya seorang anggota angkatan udara Iran mengepalai kementerian pertahanan.
Melansir AP, Pezeshkian mengusulkan Farzaneh Sadegh sebagai menteri jalan dan perumahan. Sadegh, 47 tahun, saat ini menjabat sebagai direktur di kementerian tersebut. Ia akan menjadi menteri perempuan kedua di Iran sejak Revolusi Islam 1979. Namun, tidak jelas apakah ia akan disetujui.
Parlemen garis keras tersebut menginginkan lebih banyak pembatasan budaya dan sosial terhadap perempuan berdasarkan interpretasinya terhadap syariat Islam. Banyak anggota parlemen menyuarakan penentangan mereka ketika namanya dibacakan oleh pembicara selama sidang hari Minggu.
Satu-satunya menteri perempuan sebelumnya yang disetujui oleh parlemen sejak revolusi adalah pada tahun 2009, ketika Presiden Mahmoud Ahmadinejad mengamankan jabatan untuk Marzieh Vahid Dastgerdi sebagai menteri kesehatan.
Namun, presiden Iran telah menunjuk perempuan untuk menjadi wakil presiden, sebuah peran yang tidak tunduk pada persetujuan parlemen. Minggu lalu, Pezeshkian menunjuk Zahra Behrouz Azar sebagai wakil presiden yang bertanggung jawab atas urusan perempuan dan keluarga.
Menteri perempuan pertama dalam sejarah Iran adalah Farrokroo Parsa, yang menjabat sebagai menteri pendidikan pada tahun 1968-1971. Penguasa revolusioner mengeksekusinya setelah revolusi 1979 yang menggulingkan monarki pro-Barat dan membawa kaum Islamis ke tampuk kekuasaan.
Pezeshkian mengusulkan Eskandar Momeni, seorang jenderal polisi yang relatif moderat, sebagai menteri dalam negeri. Kementerian tersebut menangani penegakan kewajiban mengenakan jilbab Islam bagi perempuan. Pada tahun 2022, kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi setelah ia ditangkap karena mengenakan jilbab yang tidak pantas menyebabkan protes nasional.
Pezeshkian, yang saat itu menjadi anggota parlemen, menulis pada saat itu bahwa "tidak dapat diterima di Republik Islam untuk menangkap seorang gadis karena jilbabnya dan kemudian menyerahkan jenazahnya kepada keluarganya."
Dalam komentarnya, ia menyatakan bahwa ia menginginkan penegakan hukum jilbab yang lebih sedikit, serta hubungan yang lebih baik dengan Barat dan kembali ke perjanjian nuklir.
Presiden kemungkinan akan menghadapi oposisi dalam meloloskan undang-undang yang mendukung programnya, karena majelis tersebut didominasi oleh garis keras yang sebagian besar mendukung kandidat lain selama pemilihan presiden Juni-Juli.
Presiden menunjuk Mohsen Paknejad sebagai menteri perminyakan. Paknejad sebelumnya adalah wakil menteri perminyakan.
Pezeshkian juga mengusulkan untuk mempertahankan Menteri Intelijen saat ini Ismail Khatib dan Menteri Kehakiman saat ini Amin Hossein Rahimi. Pezeshkian juga menunjuk menteri industri saat ini, Abbas Aliabadi, sebagai menteri energi.
Pada hari Sabtu, presiden juga mengangkat kembali Mohammad Eslami sebagai kepala program nuklir sipil Iran dan salah satu dari beberapa wakil presiden. Mereka semua memegang jabatan mereka di bawah Presiden Ebrahim Raisi, yang meninggal bersama Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdollahain dalam kecelakaan helikopter pada bulan Mei.
Kemudian pada hari Minggu, Mohammad Javad Zarif, seorang wakil presiden yang bertanggung jawab atas urusan strategis, mengundurkan diri dari jabatannya karena usulan menteri.
Setelah pemilihan Pezeshkian, Zarif ditugaskan untuk membentuk komite untuk memilih menteri bagi pemerintahan Pezeshkian.
Zarif menulis di platform media sosial “X” bahwa dia tidak senang dengan komposisi Kabinet Pezeshkian mulai terbentuk, dengan mengatakan bahwa ia gagal memenuhi janjinya untuk mengikutsertakan lebih banyak perempuan, kaum muda, dan kelompok etnis.
(ahm)
Lihat Juga :
