Palestina Mengaku Tidak Diberitahu AS Soal Pertemuan di Bahrain
Senin, 20 Mei 2019 - 17:18 WIB
Palestina Mengaku Tidak Diberitahu AS Soal Pertemuan di Bahrain
A
A
A
RAMALLAH - Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh menyatakan, pemerintah Palestina tidak diajak berkonsultasi oleh Amerika Serikat (AS) mengenai konferensi internasional di Bahrain. Konferensi yang akan digelar Juni mendatang itu dimaksudkan untuk mendorong investasi di wilayah Palestina, sebagai bagian pertama dari rencana perdamaian Timur Presiden AS, Donald Trump.
"Pemerintah AS tidak berkonsultasi tentang pertemuan yang dilaporkan, tidak tentang konten, maupun hasil atau waktu," kata Shtayyeh dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Jerusalem Post pada Senin (20/5).
Seperti diketahui, konferensi ini akan memfasilitasi diskusi mengenai visi ambisius untuk rakyat Palestina dan kawasan, termasuk peningkatan tata kelola ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, dan fasilitasi pertumbuhan sektor swasta.
"Jika diimplementasikan, visi ini memiliki potensi untuk mengubah kehidupan secara radikal dan menempatkan wilayah itu di jalan menuju masa depan yang lebih cerah," kata Gedung Putih.
"Rencana ekonomi memiliki pendekatan komprehensif yang akan memungkinkan Palestina meningkatkan standar hidup. Pertemuan ini akan fokus pada reformasi tata pemerintahan dan bagaimana membuat daerah-daerah Palestina lebih dapat diinvestasikan sehingga orang akan memiliki peluang yang jauh lebih besar," sambungnya.
Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel sejauh ini belum memberikan pernyataan apapun mengenai pertemuan yang rencananya akan digelar di Ibu Kota Bahrain, Manama pada akhir Juni mendatang.
"Pemerintah AS tidak berkonsultasi tentang pertemuan yang dilaporkan, tidak tentang konten, maupun hasil atau waktu," kata Shtayyeh dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Jerusalem Post pada Senin (20/5).
Seperti diketahui, konferensi ini akan memfasilitasi diskusi mengenai visi ambisius untuk rakyat Palestina dan kawasan, termasuk peningkatan tata kelola ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, dan fasilitasi pertumbuhan sektor swasta.
"Jika diimplementasikan, visi ini memiliki potensi untuk mengubah kehidupan secara radikal dan menempatkan wilayah itu di jalan menuju masa depan yang lebih cerah," kata Gedung Putih.
"Rencana ekonomi memiliki pendekatan komprehensif yang akan memungkinkan Palestina meningkatkan standar hidup. Pertemuan ini akan fokus pada reformasi tata pemerintahan dan bagaimana membuat daerah-daerah Palestina lebih dapat diinvestasikan sehingga orang akan memiliki peluang yang jauh lebih besar," sambungnya.
Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel sejauh ini belum memberikan pernyataan apapun mengenai pertemuan yang rencananya akan digelar di Ibu Kota Bahrain, Manama pada akhir Juni mendatang.
(esn)
