Israel Bekukan Izin Kerja untuk 80.000 Pegawai Palestina dari Tepi Barat

Surat kabar itu mengutip Kepala Cabang Koordinasi Sipil, Letnan Kolonel Moran Hadad, yang mengumumkan pembekuan izin kerja pada pertemuan tersebut, dengan mengatakan, “Ini berarti ketika seorang polisi menghentikan seorang pekerja dan melihat izinnya tidak berlaku, dia dapat menangkapnya.”

“Masalah pembekuan izin ini seharusnya memberikan solusi,” papar dia. “Ada aturan yang jelas bagi para pengusaha, yang mencakup titik penjemputan dari persimpangan ke area kerja. Jika seorang pekerja meninggalkan area yang disetujui, dia melakukan pelanggaran dan Polisi Israel akan menanganinya. Prosesnya sama untuk pengusaha swasta.”

Surat kabar tersebut selanjutnya mengutip kantor berita KAN Israel yang mengatakan, “Pembekuan izin kerja akan berlangsung hingga pemerintah memutuskan mencabut karantina wilayah di kota-kota dan desa-desa Palestina di Tepi Barat.”

Sumber Pendapatan

Sebelum perang di Gaza, lebih dari 170.000 warga Palestina bekerja di Israel, yang merupakan sumber pendapatan penting bagi ekonomi Palestina, menurut laporan Anadolu.

Israel tidak mengizinkan pekerja Palestina melewati pos pemeriksaan Israel kecuali setelah memperoleh izin dari militer Israel.

Perkiraan sebelumnya dari Kementerian Keuangan Israel menunjukkan tidak adanya pekerja Palestina di sektor konstruksi, pertanian, dan industri mengakibatkan kerugian bulanan sebesar 3 miliar shekel (USD840 juta), menurut Anadolu.

Ketegangan telah meningkat di seluruh Tepi Barat sejak 7 Oktober, yang mengakibatkan kematian lebih dari 500 warga Palestina dan penangkapan lebih dari 9.000 orang.

Israel telah membantai lebih dari 37.000 warga Palestina di Jalur Gaza. Sebagian besar korban adalah wanita dan anak-anak.