Pengacara Bantah Assange Gunakan Kedubes Ekuador sebagai Pusat Spionase

LONDON - Jennifer Robinson, pengacara dari pendiri WikiLeaks, Julian Assange membantah klaim yang dibuat oleh Presiden Ekuador, Lenin Moreno. Assange, menurut Morena, telah berulang kali melanggar syarat suaka dan mencoba menggunakan kedutaan Ekuador di London, Inggris, sebagai pusat spionase.

Robinson, seperti dilansir PressTV pada Senin (15/4), mengatakan bahwa Ekuador telah mengarang klaim tentang Assange, untuk membenarkan keputusan mereka menyerahkannya kepada polisi Inggris.

"Ekuador telah membuat beberapa tuduhan yang sangat keterlaluan selama beberapa hari terakhir untuk membenarkan tindakan yang melanggar hukum dan luar biasa yang memungkinkan polisi Inggris masuk ke dalam kedutaan," kata Robinson.

Sebelumnya diwartakan, Moreno mengatakan ia menyesal karena Assange diduga menggunakaan kedutaan negaranya untuk ikut campur dalam demokrasi di negara lain. "Setiap upaya untuk mengacaukan (demokrasi) adalah tindakan tercela bagi Ekuador, karena kita adalah negara berdaulat dan menghormati politik masing-masing negara," ucapnya.

“Sangat disayangkan bahwa, dari wilayah kami dan dengan izin dari pemerintah sebelumnya, fasilitas telah disediakan dalam kedutaan Ekuador di London untuk ikut campur dalam proses negara lain. Kami tidak bisa membiarkan rumah kami, rumah yang membuka pintunya, menjadi pusat mata-mata. Kegiatan ini melanggar syarat-syarat pemberian suaka. Keputusan kami tidak sewenang-wenang tetapi didasarkan pada hukum internasional,” sambungnya.

Moreno menuduh Assange telah berulang kali mencampuri urusan dalam negeri negara lain, merujuk pada publikasi dokumen Vatikan oleh WikiLeaks pada Januari 2019 sebagai contoh terbaru. Ditambahkan oleh Moreno bahwa segala bentuk koeksistensi dengan Assange di kedutaan membuat sakit kepala.

Dalam kesempatan itu, Moreno juga menegaskan jika keputusan negaranya untuk mencabut suaka bagi Assange tidak mendapat tekanan dari negara lain.

“Dia adalah seorang tamu yang ditawari perawatan yang bermartabat, tetapi dia tidak memiliki prinsip dasar timbal balik untuk negara yang tahu bagaimana menyambutnya, atau kesediaan untuk menerima protokol (dari) negara yang menyambutnya. Penarikan suaka terjadi dengan sangat ketat pada hukum internasional. Itu adalah keputusan yang berdaulat. Kami tidak membuat keputusan berdasarkan tekanan eksternal dari negara mana pun,” tegas Moreno.