Akankah Pendiri WikiLeaks Julian Assange Diekstradisi ke AS?

LONDON - Pendiri WikiLeaks Julian Assange melakukan upaya terakhir untuk mencegah ekstradisinya ke Amerika Serikat untuk menghadapi tuntutan pidana atas spionase dan publikasi informasi rahasia.

WikiLeaks menimbulkan badai diplomatik setelah menerbitkan sejumlah besar dokumen rahasia militer pada tahun 2010 dan 2011. Washington ingin mengadilinya atas kebocoran yang dikatakannya merusak keamanan nasionalnya.

Akankah Pendiri WikiLeaks Julian Assange Diekstradisi ke AS?

1. Inggris Mendukung Ekstradisi Assange ke AS

Foto/Reuters

Melansir Al Jazeera, dua hakim senior akan mendengarkan argumen dari tim hukum Assange selama dua hari mulai Selasa.

Pengadilan Tinggi Inggris pada tahun 2021 memerintahkan ekstradisi Assange, yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung setahun kemudian. Mantan Menteri Dalam Negeri Priti Patel menyetujui perintah ekstradisi Assange pada April 2022.

Assange kelahiran Australia, yang telah dipenjara sejak 2019, menginginkan peninjauan kembali perintah ekstradisi mantan Menteri Dalam Negeri dan menantang perintah pengadilan tahun 2021 dalam sidang dua hari.

2. Kasus Lama sejak 2006 dan Merilis Puluhan Ribu Dokumen Rahasia

Foto/Reuters

Pada tahun 2006, Assange meluncurkan WikiLeaks, sebuah platform online di mana orang dapat secara anonim mengirimkan kebocoran rahasia seperti dokumen dan video.

Pada bulan April 2010, WikiLeaks merilis rekaman yang menunjukkan serangan helikopter Apache AS yang menewaskan belasan orang, termasuk dua jurnalis Reuters, di ibu kota Irak, Bagdad. Hal ini menyebabkan platform ini menjadi terkenal.

Juga pada tahun 2010, mereka merilis lebih dari 90.000 dokumen rahasia militer AS mengenai perang Afghanistan, dan hampir 400.000 dokumen rahasia AS mengenai perang Irak. Kebocoran tersebut merupakan pelanggaran keamanan terbesar dalam sejarah militer AS.

WikiLeaks juga merilis 250.000 kabel diplomatik rahasia dari kedutaan besar AS di seluruh dunia, dengan beberapa informasi diterbitkan oleh surat kabar seperti The New York Times dan The Guardian Inggris.

Politisi dan pejabat militer AS, yang marah dengan kebocoran tersebut, berpendapat bahwa publikasi informasi yang tidak sah dapat membahayakan nyawa.