Keunikan Lebanon: Presiden Harus Kristen, PM Islam Sunni, dan Ketua Parlemen Islam Syiah

JAKARTA - Lebanon memiliki keunikan tersendiri dibanding negara-negara lain. Kebijakan tentang penetapan Parlemen negara ini telah diatur dalam Pakta Nasional tahun 1943.

Lebanon merupakan negara kecil yang berada di wilayah Timur Tengah. Menurut BBC, wilayah ini sering menjadi pusat konflik karena perbatasannya dengan Suriah dan Israel serta struktur komunalnya yang unik dan kompleks.

Dalam laman resmi US Department of State, pada pertengahan tahun 2022, penduduk Lebanon diperkirakan telah menyentuh angka 5,3 juta. Dalam sebuah lembaga jajak pendapat dan penelitian independen, memperkirakan bahwa 69,3 % penduduknya adalah Muslim (31,2 % Sunni, 32 % Syiah, dan 6,1 % Alawi dan gabungan Ismailiyah).

Baca Juga: Kiprah Hizbullah di Parlemen Lebanon, dari Lahir hingga Kini

Statistik Lebanon lebih lanjut memperkirakan 30,7 % penduduknya beragama Kristen. Umat Katolik Maronit adalah kelompok Kristen terbesar dengan 52,5 % populasi Kristen, diikuti oleh Ortodoks Yunani yang sekitar 25 % dari populasi Kristen.

Konstitusi Lebanon sendiri menyatakan adanya kebebasan beragama yang mutlak sehingga setiap warganya dapat bebas menjalankan ritual keagamaan asalkan tidak mengganggu ketertiban umum.

Keunikan Parlemen Lebanon

Meski termasuk sebagai negara mayoritas Muslim di Timur Tengah, rupanya hal tersebut tak memengaruhi keunikan aturan Parlemen Lebanon yang tercantum dalam Pakta Nasional tahun 1943.

Pakta Nasional adalah perjanjian tidak tertulis yang meletakkan dasar Lebanon sebagai negara multi-agama setelah negosiasi antara kepemimpinan Syiah, Sunni, dan Maronit.

Karena negosiasi yang terdiri dari sejumlah agama inilah yang membuat beberapa poin-poin penting dalam pakta ini cukup unik. Berikut ini beberapa poin penting dari perjanjian tersebut.

1. Umat Kristen Maronit Lebanon tidak mencari intervensi Barat, dan menerima bahwa Lebanon memiliki ciri-ciri Arab

2. Muslim Lebanon harus meninggalkan aspirasi mereka untuk bersatu dengan Suriah

3. Presiden Republik dan Panglima Angkatan Bersenjata Lebanon selalu beragama Katolik Maronit

4. Perdana Menteri Republik selalu menjadi Muslim Sunni

5. Ketua Parlemen selalu seorang Muslim Syiah

6. Wakil Ketua Parlemen dan Wakil Perdana Menteri selalu beragama Kristen Ortodoks Yunani

7. Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata selalu seorang Druze

8. Selalu ada rasio 6:5 yang mendukung umat Kristen dan Muslim (dan Druze ) di Parlemen Lebanon.

Pakta Nasional ini pertama kali diperkenalkan ke publik pada tanggal 7 Oktober 1943, oleh Riad Al Solh dalam upaya untuk menampilkan identitas unik Lebanon yang terpisah dari dunia barat dan timur.

Mereka memilih untuk menggambarkan Pakta Nasional sebagai representasi dari landasan fundamental kepercayaan bersama antara berbagai sekte di Lebanon.

Selain itu, para elite menegaskan kembali bahwa ini adalah satu-satunya cara Lebanon bisa mencapai kemerdekaan meskipun kaum Sunni mungkin tidak senang dengan kurangnya persatuan dengan Suriah.

Meskipun perbedaan pendapat ini terjadi di antara berbagai kelompok, sistem yang berlaku umumnya ditoleransi oleh sebagian besar penganut agama, hingga tahun 1958 ketika ancaman terhadap Pakta Nasional bersamaan dengan konflik politik lainnya menyebabkan terganggunya tatanan yang telah ditetapkan oleh Pakta tersebut di Lebanon.

Ada pendapat bahwa Pakta Nasional menciptakan imobilitas, yang menyebabkan "inefisiensi administratif baik dalam pengambilan keputusan maupun implementasi". Ada juga pendapat bahwa Pakta Nasional memperkuat perpecahan sektarian dengan melembagakannya melalui pembagian kekuasaan.

Terlebih, pakta ini secara langsung bertentangan dengan aspek lain dari konstitusi yang menyatakan bahwa siapapun dapat mencalonkan diri hanya berdasarkan prestasi dan kompetensi, dan tidak pernah mengakui afiliasi agama.

Karena berbagai sebab itulah yang membuat Pakta Nasional Lebanon yang unik ini selalu menimbulkan kontroversi.