10 Hambatan Solusi 2 Negara dalam Konflik Israel dan Palestina
loading...
A
A
A
Dia menyerukan perubahan pendekatan dari “kesinambungan teritorial” di wilayah Palestina menjadi “kesinambungan transportasi” dengan “dermaga, jalur kereta api, jalan layang dan jalan bawah tanah” yang memungkinkan kebebasan bergerak warga Palestina.
Juru bicara Abbas mengatakan pernyataan Netanyahu baru-baru ini menunjukkan Israel tidak “tertarik pada perdamaian dan stabilitas”. Pejabat Hamas Osama Hamdan mengatakan pada 22 Januari bahwa Palestina tidak akan menerima apa pun selain negara berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.
Foto/Reuters
Ketika solusi dua negara gagal, pembicaraan tentang solusi satu negara pun meningkat. Beberapa warga Palestina, yang yakin bahwa Israel tidak akan pernah menyerahkan kedaulatan mereka, telah menganjurkan peralihan ke perjuangan hak-hak dalam satu negara yang mencakup Israel dan tanah yang didudukinya pada tahun 1967.
Para kritikus mengatakan hal itu tidak realistis, mengingat faksi-faksi utama Palestina tidak mendukungnya dan Israel tidak akan pernah menerima gagasan yang dapat membahayakan keberadaannya sebagai negara Yahudi.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, dalam pidatonya pada tanggal 23 Januari, mengatakan solusi dua negara tetap menjadi satu-satunya cara untuk memenuhi aspirasi Israel dan Palestina. Dia mengkritik "penolakan yang jelas dan berulang kali terhadap solusi dua negara di tingkat tertinggi pemerintahan Israel".
“Penolakan ini, dan pengingkaran hak bernegara bagi rakyat Palestina, akan memperpanjang konflik yang telah menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan global tanpa batas waktu.”
Juru bicara Abbas mengatakan pernyataan Netanyahu baru-baru ini menunjukkan Israel tidak “tertarik pada perdamaian dan stabilitas”. Pejabat Hamas Osama Hamdan mengatakan pada 22 Januari bahwa Palestina tidak akan menerima apa pun selain negara berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.
10. Masih Jadi Satu-Satunya Solusi Terbaik
Foto/Reuters
Ketika solusi dua negara gagal, pembicaraan tentang solusi satu negara pun meningkat. Beberapa warga Palestina, yang yakin bahwa Israel tidak akan pernah menyerahkan kedaulatan mereka, telah menganjurkan peralihan ke perjuangan hak-hak dalam satu negara yang mencakup Israel dan tanah yang didudukinya pada tahun 1967.
Para kritikus mengatakan hal itu tidak realistis, mengingat faksi-faksi utama Palestina tidak mendukungnya dan Israel tidak akan pernah menerima gagasan yang dapat membahayakan keberadaannya sebagai negara Yahudi.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, dalam pidatonya pada tanggal 23 Januari, mengatakan solusi dua negara tetap menjadi satu-satunya cara untuk memenuhi aspirasi Israel dan Palestina. Dia mengkritik "penolakan yang jelas dan berulang kali terhadap solusi dua negara di tingkat tertinggi pemerintahan Israel".
“Penolakan ini, dan pengingkaran hak bernegara bagi rakyat Palestina, akan memperpanjang konflik yang telah menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan global tanpa batas waktu.”
(ahm)