10 Hambatan Solusi 2 Negara dalam Konflik Israel dan Palestina

Hamas memenangkan pemilu pada tahun 2006 dan setahun kemudian mengusir pasukan yang setia kepada Abbas keluar dari Gaza, sehingga memecah belah rakyat Palestina.

Piagam pendirian Hamas tahun 1988 menyerukan penghancuran Israel dan menolak mengakui Israel. Para pemimpin Hamas kadang-kadang menawarkan gencatan senjata jangka panjang sebagai imbalan bagi berdirinya negara Palestina di seluruh wilayah yang diduduki Israel pada tahun 1967. Israel menganggap ini sebagai tipu muslihat.

Pada tahun 2017, sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh Hamas mengatakan bahwa mereka menyetujui negara transisi Palestina dalam batas-batas sebelum perang tahun 1967, meskipun mereka masih menentang pengakuan hak Israel untuk hidup atau menyerahkan hak-hak Palestina.

10. Perang Gaza yang Terus Berkecamuk

Foto/Reuters

Nasib Gaza adalah pertanyaan yang mendesak.

Israel bertujuan untuk memusnahkan Hamas dan mengatakan pihaknya tidak akan menyetujui kesepakatan apa pun yang membuat Hamas tetap berkuasa. Netanyahu mengatakan Gaza harus didemiliterisasi dan berada di bawah kendali keamanan penuh Israel.

Dia mengatakan dia tidak ingin Israel memerintah Gaza atau membangun kembali pemukiman di sana.

Hamas mengatakan mereka berharap bisa bertahan dan mengatakan segala pengaturan di Gaza yang mengecualikan Gaza hanyalah ilusi. Hamas mengatakan pihaknya siap melakukan pembicaraan dengan faksi Fatah pimpinan Abbas untuk membentuk pemerintahan persatuan. Pembicaraan seperti itu sebelumnya telah gagal.

Washington, yang menganggap Hamas sebagai kelompok teroris, mengatakan pihaknya ingin melihat pemerintahan di Gaza dan Tepi Barat terhubung kembali di bawah PA yang direvitalisasi.

Netanyahu mengatakan dia akan terus menuntut kendali penuh keamanan Israel di sebelah barat sungai Yordan – sebuah posisi yang menurutnya telah menghalangi pembentukan negara Palestina yang akan menjadi “bahaya nyata bagi Israel”.

Dalam otobiografinya tahun 2022, Netanyahu mengemukakan gagasan lain yang bertentangan dengan aspirasi Palestina, termasuk bandara untuk warga Palestina yang "bisa saja berlokasi di Yordania atau di tempat lain".