Israel Rencanakan Markas Tentara Permanen di Gaza

GAZA - Militer Israel telah menyusun rencana mendirikan pos-pos militer permanen di Gaza, menurut seorang perwira Israel kepada Middle East Eye.

Berita tentang rencana tersebut muncul meskipun ada tekanan internasional terhadap Israel untuk menerima solusi dua negara dengan Palestina dan menarik tentaranya dari wilayah pesisir tersebut.

Awal bulan ini, tentara Israel mengumumkan mereka akan memasuki fase “intensitas rendah” dalam perangnya dengan kelompok Palestina Hamas.

Pada fase tersebut, pemboman besar-besaran di Gaza akan digantikan dengan operasi khusus yang ditargetkan.

Namun belum ada tanda-tanda hal ini akan terwujud di lapangan, karena militer Israel terus melakukan penembakan besar-besaran di Gaza utara dan daerah sekitar Khan Younis di Jalur Gaza selatan, di mana bentrokan sengit masih berlangsung.

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu telah mengatakan secara terbuka bahwa tentara Israel akan melanjutkan operasinya di Gaza sampai Hamas hancur di wilayah tersebut.

“Di masa depan, negara Israel harus mengendalikan seluruh wilayah dari sungai (Yordania) ke laut (Mediterania),” ungkap Netanyahu.



Baik penilaian intelijen Israel maupun Amerika Serikat (AS) menunjukkan Hamas masih jauh dari bisa diberantas, dan tekad Netanyahu “membawa kemenangan penuh” telah membuatnya berselisih dengan banyak orang di Israel, termasuk sesama anggota kabinet perang Gadi Eisenkot.

Eisenkot mengatakan “kekalahan mutlak” kelompok bersenjata bukanlah tujuan yang realistis.

Perwira militer Israel, yang meminta MEE untuk tidak melaporkan pangkat dan namanya, mengatakan Netanyahu dan rekan-rekan pemerintahnya telah meminta tentara mendirikan pangkalan permanen di Jalur Gaza.

Rencana itu tidak termasuk kemungkinan adanya pemerintahan Palestina pascaperang di daerah kantong tersebut.

Perwira itu mengatakan, perintah untuk membangun instalasi militer diberikan secara lisan.

“Kami telah menerima perintah menentukan lokasi pangkalan militer permanen di Gaza,” papar perwira Israel itu.

Dia menjelaskan, “Kementerian Pertahanan dan Angkatan Darat secara informal menugaskan sejumlah kecil perwira untuk tujuan ini.”

Perwira itu menambahkan skenario terburuk yang dibayangkan Netanyahu dan sekutunya adalah mengubah Gaza menjadi Tepi Barat yang diduduki.

Di Tepi Barat, tentara Israel mempunyai kebebasan melakukan apa pun yang diinginkannya, mulai dari menyerbu rumah hingga menangkap warga Palestina tanpa surat perintah atau perintah pengadilan.

“Netanyahu dan kabinet perang sayap kanannya tidak berencana menarik diri dari Gaza,” ujar perwira itu.

Dia menambahkan, “Perdana menteri sedang mencari cara dan model untuk mengurangi tekanan internasional atas operasi militer di Gaza dengan mengurangi kehadirannya sambil tetap mempertahankannya.”

“Model ini adalah versi Tepi Barat yang lebih termiliterisasi,” papar perwira tersebut. “Saya pernah bertugas di Tepi Barat. Gaza tidak akan seperti itu, akan ada lebih banyak stasiun militer dan lebih banyak tentara.”

Tentara Israel belum menanggapi permintaan komentar Middle East Eye pada saat berita ini diterbitkan.

Surat kabar Israel Yedioth Ahronoth melaporkan, "Ribuan dunam wilayah Gaza akan tetap berada di bawah kendali Israel setelah perang."

Dunam adalah satuan luas tanah yang digunakan di Israel yang sama dengan 1000 meter persegi.

Kampanye pengeboman dan operasi darat Israel sejak 7 Oktober telah menewaskan lebih dari 25.000 warga Palestina, kebanyakan wanita dan anak-anak.

Terdapat krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza, dengan lebih dari 60.000 warga Palestina terluka, wabah penyakit, dan ketersediaan air minum yang langka.

Menanggapi tekanan dari diplomat Uni Eropa untuk mengakhiri perang dan mengambil langkah menuju solusi dua negara dengan Palestina, Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz melontarkan gagasan tentang satu pulau buatan di lepas pantai Gaza, yang akan dikontrol Israel untuk memantau bantuan yang masuk ke wilayah tersebut.

“Saya pikir menteri itu bisa memanfaatkan waktunya dengan lebih baik dan fokus pada keamanan negaranya, mengingat tingginya jumlah kematian di Gaza,” ujar Josep Borrell, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa.