Dinilai Sudah Tak Berfungsi, Sekjen PBB Serukan Reformasi Lembaga Multilateral Dunia

“Saya harus memberitahu Anda bahwa saya sangat prihatin dan kecewa dengan bencana yang sedang berlangsung di Jalur Gaza; Oleh karena itu, saya menyerukan kepada gerakan ini untuk mengerahkan pengaruhnya dalam menghentikan pembantaian yang kita semua saksikan secara menyedihkan. Situasi itu membuat kita bertanya: berapakah yang cukup? Saya memperbarui tuntutan gencatan senjata kemanusiaan segera dan pembebasan semua sandera,” katanya.

“Saya yakin bahwa solusi politik yang dinegosiasikan adalah satu-satunya jalan bagi Israel dan Palestina untuk mewujudkan hak fundamental mereka atas kehidupan damai, berdasarkan solusi dua negara. Sebagai presiden Majelis Umum, saya akan mendukung dan mendorong setiap dan semua inisiatif untuk mencapai tujuan tersebut,” tegasnya.

Ketua Komisi Uni Afrika Moussa Faki Mahamat mengatakan “Afrika mengutuk perang ilegal yang tidak dapat diterima, tidak bermoral, dan tidak sah di Gaza ini dan menuntut diakhirinya segera perang tidak adil terhadap rakyat Palestina.”

Ia menuntut implementasi solusi dua negara segera, dan mendesak semua negara GNB untuk “menuntut keadilan internasional dan hukum internasional bagi semua orang yang memperjuangkan kebebasan dan martabat.”

Lima puluh delapan menteri luar negeri dari berbagai negara anggota GNB dengan suara bulat mengutuk serangan terhadap Gaza, dan memuji kasus genosida Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional.

Dalam pidatonya di KTT tersebut, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengkritik ketidakmampuan PBB, khususnya Dewan Keamanan, di mana AS telah memveto beberapa resolusi yang kritis terhadap Israel. “Kita harus membangun sistem pemerintahan global yang adil dan merata, dan memiliki kapasitas untuk menanggapi kebutuhan semua orang dalam situasi ancaman dan kerugian,” ujarnya.

KTT GNB selama seminggu, yang dimulai pada hari Senin dan akan berakhir pada hari Minggu, merupakan pertemuan negara-negara terbesar di dunia setelah PBB, dengan 120 negara anggota, 18 negara pengamat, dan 10 organisasi.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak seruan untuk menghentikan pemboman terhadap daerah kantong yang diblokade tersebut, dan mengambil langkah menuju pembentukan negara Palestina setelah perang.