Mengenal Kerjasama Selatan-Selatan, Tujuan dan Asal-usul

JAKARTA - Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) yang sempat disinggung dalam debat calon presiden (capres) Indonesia 2024 beberapa hari lalu.

KSS menyimpan potensi besar bagi Indonesia untuk berkolaborasi dengan negara lain terkait bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan teknis.

Pengertian Kerjasama Selatan-Selatan

Dilansir dari laman United Cities and Local Government Asia Pacific, Kerjasama Selatan-Selatan merupakan kerangka kerja yang luas untuk kolaborasi antar-negara berkembang, khususnya di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Kerjasama Selatan-Selatan dapat terjadi secara bilateral, regional, sub-regional atau pun inter-regional.

Negara-negara berkembang akan berbagi pengetahuan, keterampilan, keahlian dan sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan mereka melalui upaya bersama.

Perkembangan terkini dalam Kerjasama Selatan-Selatan berupa peningkatan volume perdagangan, arus investasi asing langsung, gerakan menuju integrasi regional, transfer teknologi, pertukaran solusi dan pakar, serta bentuk pertukaran lainnya.

Asal Usul Kerjasama Selatan-Selatan

Menurut United Nation, sejarah Kerjasama Selatan-Selatan dimulai pada 1949 dengan pembentukan program bantuan teknis PBB yang pertama oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dan pembentukan Program Pembangunan PBB (UNDP) pada 1965.

Pada 1974, Majelis Umum PBB mendukung "pembentukan unit khusus dalam UNDP untuk meningkatkan kerja sama teknis di antara negara-negara berkembang."

Hingga tahun 1978 diadakanlah konferensi negara-negara selatan mengenai TCDC di Buenos Aires, Argentina, untuk mempromosikan dan melaksanakan kerja sama teknis antarnegara berkembang.

Tujuan Kerjasama Selatan-Selatan

Kerjasama Selatan-Selatan memiliki beberapa manfaat dan tujuan, yakni:

1. Promosi dan penguatan integrasi ekonomi antar negara berkembang pada basis geografis seluas mungkin.
2. Menumbuhkan kemandirian ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Peningkatan pengetahuan dan keyakinan terhadap kapasitas yang tersedia di negara-negara berkembang.
4. Koordinasi kebijakan mengenai isu-isu pembangunan yang relevan dengan sejumlah negara berkembang.
5. Penggunaan pengalaman dan kapasitas yang sudah ada serta pengembangan kapasitas baru di negara berkembang.