Pemimpin Lebanon Sudah Diperingatkan Momok 2.750 Ton Amonium Nitrat sejak Juli

Jaksa Agung Lebanon juga tidak menanggapi permintaan komentar.

Korespondensi dapat memicu kecaman lebih lanjut dan kemarahan publik bahwa ledakan itu hanyalah contoh terbaru dari kelalaian pemerintah dan korupsi yang telah mendorong Lebanon ke keruntuhan ekonomi.

Ketika protes atas ledakan berkecamuk di Lebanon pada hari Senin, pemerintah Perdana Menteri Hassan Diab mengundurkan diri. Meski demikian, pemerintahannya akan tetap sebagai pemerintahan sementara sampai kabinet baru terbentuk.

Pembangunan kembali Beirut saja diperkirakan menelan biaya hingga USD15 miliar. Namun, negara ini sudah secara efektif bangkrut dengan total kerugian sistem perbankan melebihi USD100 miliar.

Aoun pekan lalu membenarkan bahwa dia telah mendapat informasi tentang materi tersebut. Dia mengatakan kepada wartawan bahwa dia telah mengarahkan sekretaris jenderal dewan pertahanan tertinggi, sebuah kelompok payung dari badan keamanan dan militer Lebanon yang diketuai oleh presiden, untuk melakukan apa yang diperlukan. (Baca juga: Pakar Militer: Beirut Lenyap Jika Benar 2.750 Ton Amonium Nitrat Meledak )

"(Dinas keamanan negara) mengatakan itu berbahaya. Saya tidak bertanggung jawab! Saya tidak tahu di mana itu diletakkan dan saya tidak tahu betapa berbahayanya itu. Saya tidak punya kewenangan untuk menangani pelabuhan secara langsung. Ada hirarki dan semua orang yang tahu seharusnya mengetahui tugas mereka untuk melakukan yang diperlukan," kata Aoun.

Banyak pertanyaan tetap mengenai mengapa pengiriman amonium nitrat berlabuh di Beirut pada akhir 2013. Yang lebih membingungkan adalah mengapa begitu banyak bahan berbahaya, yang digunakan dalam bom dan pupuk, dibiarkan tetap di sana begitu lama.

Surat yang dikirim ke presiden dan perdana menteri Lebanon itu menyusul serangkaian memo dan surat yang dikirim ke pengadilan negara itu selama enam tahun sebelumnya oleh pejabat pelabuhan, bea cukai dan keamanan, yang berulang kali mendesak hakim untuk memerintahkan penghapusan amonium nitrat dari posisinya yang begitu dekat dengan pusat kota.

Laporan Direktorat Jenderal Keamanan Negara yang dilihat oleh Reuters mengatakan banyak permintaan telah diajukan, tanpa memberikan jumlah pastinya. Departemen manifes pelabuhan dilaporkan telah mengirim beberapa permintaan tertulis ke direktorat bea cukai hingga 2016, yang meminta mereka memanggil hakim untuk memerintahkan material berbahaya itu segera diekspor kembali.

"Tapi sampai saat ini, belum ada keputusan yang dikeluarkan atas masalah ini. Setelah berkonsultasi dengan salah satu ahli kimia kami, ahli tersebut memastikan bahwa bahan ini berbahaya dan digunakan untuk menghasilkan bahan peledak ," bunyi laporan Direktorat Jenderal Keamanan Negara.