Amerika: Israel Menduduki Gaza Lagi usai Perang Tak Masuk Akal

TEL AVIV - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan pendudukan kembali Israel atas Jalur Gaza setelah perang melawan Hamas tidak masuk akal atau dibenarkan.

Pesan tegas itu disampaikan Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan kepada pemerintah Israel. Ini semakin menunjukkan perbedaan pendapat antara Washington dan Tel Aviv mengenai masa depan pemerintahan Gaza.

Sekadar diketahui, Israel pernah menduduki Jalur Gaza dari 1967 hingga 2005.

Pada konferensi pers di Tel Aviv kemarin, yang dilansir Financial Times, Minggu (17/12/2023), Sullivan menyatakan bahwa Israel tidak memiliki rencana jangka panjang untuk menduduki Gaza.



Menurutnya, AS sedang melakukan diskusi intensif dengan sekutunya mengenai metode dan jangka waktu transisi ke pemerintahan baru Palestina di wilayah yang terkepung tersebut.

Sullivan bersikeras bahwa posisi Washington mengenai masa depan Jalur Gaza adalah “jelas”.

"Kami tidak percaya bahwa masuk akal atau tepat bagi Israel untuk menduduki Gaza, menduduki kembali Gaza dalam jangka panjang, dan kami ingin untuk melihat pada akhirnya transisi itu terjadi," katanya.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden memandang masa depan yang realistis bagi Gaza adalah pemerintahannya dipimpin oleh Otoritas Palestina (PA) yang berbasis di Tepi Barat.

"Pada tingkat dasar, kami percaya bahwa PA perlu diubah dan direvitalisasi, perlu diperbarui dalam hal metode pemerintahannya. Representasi rakyat Palestina," paparnya.

"Pada akhirnya rakyat Palestina harus bekerja melalui keterwakilan mereka," lanjut Sullivan.

Namun, Israel telah berulang kali menegaskan selama dua bulan terakhir bahwa mereka tidak ingin melihat adanya struktur pemerintahan Palestina di Jalur Gaza setelah perang dengan Hamas berakhir nanti.

Pada Kamis lalu, Benny Gantz—mantan menteri pertahanan Israel dan anggota Kabinet Perang—menjelaskan bahwa Tel Aviv akan mempertahankan kendali keamanan penuh atas Gaza dan akan melibatkan “pengambilan wilayah” untuk menyediakan landasan peluncuran bagi operasi militer masa depan.