Mengapa Warga Israel Menuntut Mundur PM Israel Benjamin Netanyahu?

GAZA - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dalam posisi yang sulit atau di ujung tandung karena rakyatnya menuntut pengunduran diri karena banyak kegagalan dan kasus yang dialaminya. Tapi, dia enggan dan tetap melakukan berbagai manuver.

Padahal, dalam jajak pendapat terbaru menunjukkan mayoritas warga Israel, 56%, percaya PM Netanyahu harus mengundurkan diri setelah konflik dengan Palestina berakhir. Bahkan, 28% pemilih koalisi mendukung perspektif tersebut dalam jajak pendapat yang dirilis oleh Dialog Center.

Jajak pendapat lainnya yang dirilis oleh Channel 12 juga menyarankan PM Netanyahu untuk mengundurkan. 64% rakyat Israel percaya pemilu harus diadakan segera setelah perang.

Mengapa Warga Israel Menuntut Mundur PM Israel Benjamin Netanyahu?

Berikut Adalah 5 Alasan PM Israel Benjamin Netanyahu Layak Mengundurkan Diri.

1. Gagal Membendung Operasi Badai Al-Aqsa

Foto/Reuters

Mayoritas rakyat Israel kecewa dengan PM Netanyahu karena kesuksesan Operasi Badai Al-Aqsa yang dilakukan kelompok Hamas terhadap Israel. “Mayoritas 86% responden, termasuk 79% pendukung koalisi, mengatakan serangan mendadak dari Gaza adalah kegagalan kepemimpinan negara tersebut, sementara 92% mengatakan perang tersebut menyebabkan kecemasan,” demikian hasil jajak pendapat Dialog Center.

Rakyat Israel juga menilai PM Netanyahu tidak mampu membangun kesiapan keamanan yang menjadikan Hamas dengan mudah melakukan penyerangan.

Hamas mengatakan operasi tersebut merupakan pembalasan atas penyerbuan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki dan meningkatnya kekerasan pemukim Israel terhadap warga Palestina.

Netanyahu menyalahkan tentara dan dinas intelijen Shin Bet atas serangan tersebut dan menuai kecaman luas karena secara terbuka menuduh mereka melakukan kegagalan keamanan dalam tweet yang sekarang sudah dihapus.

Netanyahu menggunakan akun X, yang sebelumnya bernama Twitter, pekan lalu untuk menyangkal klaim bahwa ia telah diperingatkan mengenai serangan Hamas, dengan mengatakan bahwa tentara dan badan intelijen telah berulang kali mengatakan bahwa kelompok militan tersebut “terhalang” dan tidak menimbulkan ancaman keamanan dalam waktu dekat.

"Netanyahu selalu ingin dikenang sebagai pelindung Israel,” kata Joe Buccino, pengamat politik Israel, dilansir The Hill. " Ini adalah sesuatu yang sering dia katakan. Namun, setelah pemerintahannya gagal menjaga keamanan Israel, Netanyahu menolak tanggung jawab apa pun," ungkapnya.

2. Tidak Sukses Meluncurkan Operasi Pedang

Foto/Reuters

Militer Israel melancarkan Operasi Pedang Besi terhadap sasaran Hamas di Jalur Gaza sebagai tanggapannya. Respons tersebut telah meluas hingga memotong pasokan air dan listrik ke Gaza, yang semakin memperburuk kondisi kehidupan di wilayah yang dilanda blokade yang melumpuhkan sejak tahun 2007.

Netanyahu, yang berjuang melawan demonstrasi besar-besaran dan kritik yang semakin meningkat terhadap pemerintahan sayap kanannya sebelum perang dimulai, menghadapi tentangan yang semakin besar dalam sebulan terakhir perang yang telah menyebabkan sekitar 17.000 orang tewas, termasuk sekitar 1.400 orang di Israel.

3. Tidak Mampu Membebaskan Seluruh Sandera

Foto/Reuters

Sekitar 240 orang disandera di Gaza. Demonstrasi diadakan di seluruh Israel selama akhir pekan, termasuk di Haifa, Eilat, Beersheba dan Tel Aviv. Keluarga para tawanan sedang tidur di depan markas tentara di pusat kota Tel Aviv.

Ratusan orang berkumpul di Yerusalem, termasuk di luar kediaman Netanyahu, tempat para demonstran mencoba menerobos hambatan keamanan.

Di Tel Aviv, pusat protes atas perombakan peradilan yang mengguncang Israel awal tahun ini, ribuan orang berunjuk rasa menentang Netanyahu dan menegaskan kembali tuntutan pembebasan sandera.

“Perdana Menteri, pada tanggal 7 Oktober Anda meninggalkan kami. Kami tidak akan membiarkan Anda meninggalkan orang yang diculik dan hilang sekarang. Bawa mereka kembali,” media Israel mengutip kata-kata seorang kerabatnya.

4. Perpecahan Pemerintahan Koalisi Sayap Kanan

Foto/Reuters

Kabinet sayap kanan yang dipimpin PM telah banyak dikritik sejak pembentukannya tahun lalu, dan beberapa menteri dikecam karena pernyataannya yang menghasut terhadap warga Palestina.

Netanyahu pernah didesak untuk memecat Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu setelah dia mengatakan bahwa menjatuhkan bom atom di Gaza adalah sebuah “kemungkinan”.

Eliyahu mengatakan “tidak ada non-kombatan” di Gaza dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah pesisir tersebut akan menjadi “kegagalan”. Menteri tersebut, yang tidak memiliki pengaruh signifikan dalam pemerintahan, telah diskors dari pertemuan kabinet menyusul komentar tersebut.

Nentanyahu juga kerap diserang kubu oposisi. “Pernyataan yang mengejutkan dan gila dari menteri yang tidak bertanggung jawab. Dia merugikan keluarga para korban penculikan, merugikan masyarakat Israel, dan merugikan kedudukan internasional kami,” tulis ketua oposisi Yair Lapid di X, dilansir The National News.

“Kehadiran kaum radikal di pemerintahan membahayakan kami dan tujuan perang – mengalahkan Hamas dan mengembalikan semua sandera. Netanyahu harus memecatnya pagi ini.”

5. Terlibat Skandal Korupsi

Foto/Reuters

Pengadilan korupsi terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilanjutkan kembali pada awal Desember lalu setelah jeda dua bulan karena berlanjutnya perang Gaza. Dia tidak menghadiri sidang.

Netanyahu telah didakwa melakukan penipuan, penyuapan, dan pelanggaran kepercayaan dalam tiga kasus yang diajukan pada tahun 2019. Ia dapat dijatuhi hukuman hingga 10 tahun penjara dan/atau denda jika terbukti bersalah dalam kasus suap.

Melansir Al Jazeera, Menteri David Amsalem dari partai Likud pimpinan Netanyahu menyebut dimulainya kembali proses hukum selama perang sebagai “aib”.

"Perang? Tawanan? … Tidak tidak. Hal terpenting saat ini adalah memperbarui persidangan Netanyahu,” tulis Amsalem di X.

Netanyahu hanya dapat diberhentikan dari jabatannya jika terbukti bersalah, yang juga dapat menyebabkan dia dijatuhi hukuman. Netanyahu dan negara masing-masing dapat memilih untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut. Jika hal ini dilakukan, maka kasus ini akan dibawa ke Mahkamah Agung dan akan memperpanjang penyelesaiannya.

Netanyahu, yang menghadapi protes selama berbulan-bulan terhadap rencana perombakan peradilannya yang kontroversial, dituduh menggunakan undang-undang tersebut untuk menghindari masalah hukumnya. Banding di tingkat pengadilan tinggi ini diperkirakan akan berlangsung beberapa bulan lagi. Proses banding, jika perlu, bisa memakan waktu bertahun-tahun.