PM Australia Sebut Isi Surat Korut Caci Maki untuk Trump

CANBERRA - Perdana Menteri Australia menolak surat luar biasa dari Korea Utara (Korut) untuk Parlemen Australia dan sejumlah negara lain. Ia menyebut surat tersebut sebagai kata-kata kasar untuk Presiden Donald Trump dan sebuah pertanda bahwa Pyongyang mulai merasakan tekanan dari sanksi yang meningkat.

Surat dari Komite Luar Negeri Korea Utara, yang berjudul "Surat Terbuka untuk Parlemen di Berbagai Negara," menyerang Trump terhadap pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bulan lalu. Kala itu, Trump mengancam untuk menghancurkan Korut jika diprovokasi.

Perdana Menteri Malcolm Turnbull mengatakan bahwa surat tersebut dikirim ke banyak negara lain dan juga Australia. Turnbull sebelumnya berjanji untuk membantu Amerika Serikat (AS), sekutu perjanjian pertahanan, dalam konflik dengan Pyonyang.

"Sebenarnya tidak banyak yang mengatakan tentang Australia. Ini pada dasarnya adalah sebuah kata-kataan tentang betapa buruknya Donald Trump," kata Turnbull seperti dikutip dari Washington Post, Jumat (20/10/2017).

"Ini konsisten dengan teriakan mereka dan mengeluh tentang Donald Trump," katanya, menambahkan bahwa Korut yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dengan mengancam untuk menembakkan rudal nuklir ke Jepang, Korea Selatan dan AS.

Turnbull tidak menyebutkan bahwa Korut sebelumnya juga mengancam serangan rudal terhadap Australia, yang menjadi tempat bagi Korps Marinir AS di pesisir utara.

Turnbull mengatakan bahwa surat tersebut merupakan reaksi terhadap sanksi yang meningkat dengan suara bulat disetujui oleh Dewan Keamanan PBB pada 11 September lalu. Sanksi tersebut sebagai tanggapan atas uji coba nuklir keenam Korut seminggu sebelumnya.

"Saya pikir mereka mulai merasakan tekanan dan itu karena China, dengan kreditnya yang besar, meskipun sejarah panjang dan sangat dekat dengan Korea Utara, adalah bagian dari sanksi global termasuk membatasi ekspor minyak ke Korea Utara," terang Turnbull.

"Jadi semakin ketat sanksi ekonomi yang diterapkan, semakin besar prospek kita untuk menyelesaikan situasi itu tanpa konflik," tambahnya.

Sanksi terakhir melarang Korut mengimpor semua minyak dan kondensat gas alam, serta menghentikan impor minyak mentahnya. Sanksi juga melarang semua ekspor tekstil, melarang semua usaha patungan dan operasi koperasi, dan melarang setiap negara mengizinkan izin kerja baru untuk pekerja asal Korut - sumber utama pemasukan untuk negara Asia timur laut itu.

Surat tersebut dikirim dari Kedutaan Besar Korea Utara ke Jakarta ke Kedutaan Besar Australia di Indonesia pada 28 September.

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan itu adalah surat pertama kepada seorang menteri luar negeri Australia yang dikirim oleh Korut. Korea Utara biasanya berkomunikasi melalui kantor berita KCNA.

Kantor Bishop mengatakan bahwa menteri tersebut tidak mengetahui negara-negara lain yang menerima surat terbuka tersebut, yang mengatakan bahwa AS membuat resolusi sanksi ilegal.