Lakukan Genosida dan Apartheid di Gaza, Israel Diseret ke ICC
loading...
Sejumlah kelompok HAM Palestina mengadukan Israel ke ICC atas tuduhan genosida di Jalur Gaza. Foto/Ilustrasi
A
A
A
YERUSALEM - Tiga kelompok hak asasi manusia Palestina yang berbasis di Tepi Barat dan Jalur Gaza telah mengajukan gugatan terhadap Israel ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Mereka menuduh Israel telah melalukan melakukan apartheid dan genosida, Al Jazeera melaporkan.
Organisasi-organisasi tersebut, Al Haq, Al Mezan dan Pusat Hak Asasi Manusia Palestina telah menyerukan perhatian mendesak terhadap pemboman yang sedang dilakukan Israel terhadap daerah sipil padat penduduk di Gaza.
Ketiga kelompok tersebut juga mendesak ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Israel Isaac Herzog, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.
“Pengepungan yang mencekik yang diberlakukan di (Gaza), pemindahan paksa penduduknya, penggunaan gas beracun, dan penolakan terhadap kebutuhan pokok, seperti makanan, air, bahan bakar, dan listrik, menjustifikasi ICC untuk memperluas penyelidikan kejahatan perang yang sedang berlangsung," bunyi Gugatan tersebut seperti dikutip dari The New Arab, Jumat (10/11/2023).
Dokumen tersebut menambahkan bahwa tindakan Israel dapat diberi label kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta genosida.
ICC memulai penyelidikan terhadap Israel bulan lalu menyusul tekanan internasional, dengan Kepala Jaksa ICC Karim Khan mengunjungi penyeberangan Rafah antara Gaza dan Mesir pada tanggal 29 Oktober dan berbicara tentang penderitaan yang tak terbayangkan.
Keluarga dari sembilan warga Israel yang terbunuh akibat serangan Hamas pada 7 Oktober juga mengajukan pengaduan ke ICC pada 3 November.
ICC adalah satu-satunya pengadilan independen di dunia yang dibentuk untuk menyelidiki kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Namun Israel tidak pernah mengakui yurisdiksinya.
Pada tahun 2021, mantan kepala jaksa ICC Fatou Bensouda meluncurkan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang Israel di wilayah pendudukan Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur sejak tahun 2014.
Organisasi-organisasi tersebut, Al Haq, Al Mezan dan Pusat Hak Asasi Manusia Palestina telah menyerukan perhatian mendesak terhadap pemboman yang sedang dilakukan Israel terhadap daerah sipil padat penduduk di Gaza.
Ketiga kelompok tersebut juga mendesak ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Israel Isaac Herzog, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.
“Pengepungan yang mencekik yang diberlakukan di (Gaza), pemindahan paksa penduduknya, penggunaan gas beracun, dan penolakan terhadap kebutuhan pokok, seperti makanan, air, bahan bakar, dan listrik, menjustifikasi ICC untuk memperluas penyelidikan kejahatan perang yang sedang berlangsung," bunyi Gugatan tersebut seperti dikutip dari The New Arab, Jumat (10/11/2023).
Dokumen tersebut menambahkan bahwa tindakan Israel dapat diberi label kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta genosida.
ICC memulai penyelidikan terhadap Israel bulan lalu menyusul tekanan internasional, dengan Kepala Jaksa ICC Karim Khan mengunjungi penyeberangan Rafah antara Gaza dan Mesir pada tanggal 29 Oktober dan berbicara tentang penderitaan yang tak terbayangkan.
Keluarga dari sembilan warga Israel yang terbunuh akibat serangan Hamas pada 7 Oktober juga mengajukan pengaduan ke ICC pada 3 November.
ICC adalah satu-satunya pengadilan independen di dunia yang dibentuk untuk menyelidiki kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Namun Israel tidak pernah mengakui yurisdiksinya.
Pada tahun 2021, mantan kepala jaksa ICC Fatou Bensouda meluncurkan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang Israel di wilayah pendudukan Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur sejak tahun 2014.
Explore More