Tidak Bantu Perangi Taliban, AS Ancam Hukum Pakistan

Rabu, 23 Agustus 2017 - 08:44 WIB
Tidak Bantu Perangi...
Tidak Bantu Perangi Taliban, AS Ancam Hukum Pakistan
A A A
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mengatakan pihaknya bisa mengurangi bantuan ke Pakistna atau menurunkan status Islamabad sebagai sekutu non NATO. Ultimatum itu dilakukan untuk menekan negara Asia Selatan itu untuk berbuat lebih banyak untuk membantu perang di Afghanistan.

Sekretaris Negara AS, Rex Tillerson, mengatakan bahwa hubungan Washington dengan Pakistan akan bergantung pada bantuannya melawan terorisme.

"Kami akan mengkondisikan dukungan kami untuk Pakistan dan hubungan kami dengan mereka pada bagaimana mereka memberikan hasil di bidang ini," kata Tillerson seperti dilansir dari Reuters, Rabu (23/8/2017).

Tillerson mengatakan bahwa AS dapat mempertimbangkan untuk menarik status Pakistan sebagai sekutu utama non NATO. Status ini memberikan keuntungan terbatas seperti memberi Pakistan akses lebih cepat ke perangkat keras militer AS jika kerjasama tidak membaik.

"Kami memiliki beberapa pengaruh yang telah dibahas dalam hal jumlah bantuan dan bantuan militer yang kami berikan kepada mereka, status mereka sebagai mitra aliansi non NATO semua itu dapat diletakkan di atas meja," terang Tillerson.

Dalam sebuah pidato, Presiden AS Donald Trump menjanjikan sebuah kampanye militer yang ditingkatkan melawan gerilyawan Taliban yang mendapat dukungan pemerintah Afghanistan yang didukung oleh AS. Trump pun sempat menyetil perang Pakistan yang wilayahnya disebut menjadi tempat persembunyian militan.

Pemerintah Afghanistan menyambut baik pidato Trump, namun Taliban mengatakan bahwa negara tersebut akan menjadi kuburan untuk tentara AS.

Kementerian Luar Negeri Pakistan mengaku kecewa dengan pernyataan kebijakan AS. Pakistan menganggap AS telah mengabaikan pengorbanan besar yang dilakukan Pakistan dalam memerangi terorisme.

"Sebagai masalah kebijakan, Pakistan tidak mengizinkan penggunaan wilayahnya terhadap negara manapun," katanya.

Seorang pejabat senior AS mengatakan bahwa tindakan signifikan tengah dipertimbangkan, termasuk kemungkinan memberi sanksi kepada pejabat Pakistan yang memiliki hubungan dengan organisasi ekstremis.
(ian)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.6121 seconds (0.1#10.140)