DPR AS Gelar Sidang Pertama Penyelidikan Pemakzulan Joe Biden
loading...
DPR AS gelar sidang pertama penyelidikan pemakzulan Presiden Joe Biden. Foto/REUTERS/Evelyn Hockstein
A
A
A
WASHINGTON - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) yang dipimpin Partai Republik mengadakan sidang pertama penyelidikan pemakzulan Presiden Joe Biden . Ini dilakukan kurang dari tiga hari sebelum pemerintah AS ditutup sebagian tanpa tindakan Kongres.
Sidang tersebut diperkirakan tidak akan mengungkapkan informasi baru tentang hubungan keuangan Joe Biden dengan putranya yang bermasalah, Hunter Biden (53), yang menjalankan berbagai usaha bisnis internasional sambil berjuang melawan kecanduan narkoba dan alkohol.
Saat sidang berlangsung, Partai Republik yang memimpin penyelidikan menuduh Joe Biden berbohong tentang urusan bisnis anggota keluarganya di luar negeri dan tidak mengambil tindakan untuk menghalangi mereka dari tugas resminya ketika ia menjabat sebagai wakil presiden antara tahun 2009 dan 2017.
“Pintu terbuka lebar bagi mereka yang membeli apa yang digambarkan oleh rekan bisnis sebagai merek Biden,” kata Ketua Komite Pengawas DPR James Comer seperti dikutip dari Reuters, Kamis (28/9/2023).
Partai Republik belum menemukan bukti kesalahan yang dilakukan Biden setelah berbulan-bulan penyelidikan awal yang menghasilkan ribuan halaman catatan keuangan.
“Jika Partai Republik punya senjata api atau bahkan pistol air yang menetes, mereka akan menyajikannya hari ini. Tapi mereka tidak punya apa-apa,” kata Jamie Raskin, anggota panel Demokrat terkemuka.
Anggota parlemen dijadwalkan mendengarkan penjelasan dari seorang akuntan forensik, mantan pejabat Departemen Kehakiman AS, dan dua profesor hukum.
Partai Republik menuduh Biden dan keluarganya secara pribadi mengambil keuntungan dari kebijakan yang ia ambil sebagai wakil presiden selama pemerintahan mantan Presiden Barack Obama antara tahun 2009 dan 2017. Secara terpisah, mereka juga menuduh Departemen Kehakiman ikut campur dalam penyelidikan pajak terhadap Hunter Biden.
Gedung Putih mengatakan penyelidikan tersebut tidak berdasar dan didorong oleh politik menjelang pemilihan presiden 2024, ketika Biden kemungkinan akan menghadapi tanding ulang dengan Donald Trump dari Partai Republik, yang menghadapi empat persidangan pidana mendatang.
Sidang tersebut diperkirakan tidak akan mengungkapkan informasi baru tentang hubungan keuangan Joe Biden dengan putranya yang bermasalah, Hunter Biden (53), yang menjalankan berbagai usaha bisnis internasional sambil berjuang melawan kecanduan narkoba dan alkohol.
Saat sidang berlangsung, Partai Republik yang memimpin penyelidikan menuduh Joe Biden berbohong tentang urusan bisnis anggota keluarganya di luar negeri dan tidak mengambil tindakan untuk menghalangi mereka dari tugas resminya ketika ia menjabat sebagai wakil presiden antara tahun 2009 dan 2017.
“Pintu terbuka lebar bagi mereka yang membeli apa yang digambarkan oleh rekan bisnis sebagai merek Biden,” kata Ketua Komite Pengawas DPR James Comer seperti dikutip dari Reuters, Kamis (28/9/2023).
Partai Republik belum menemukan bukti kesalahan yang dilakukan Biden setelah berbulan-bulan penyelidikan awal yang menghasilkan ribuan halaman catatan keuangan.
“Jika Partai Republik punya senjata api atau bahkan pistol air yang menetes, mereka akan menyajikannya hari ini. Tapi mereka tidak punya apa-apa,” kata Jamie Raskin, anggota panel Demokrat terkemuka.
Anggota parlemen dijadwalkan mendengarkan penjelasan dari seorang akuntan forensik, mantan pejabat Departemen Kehakiman AS, dan dua profesor hukum.
Partai Republik menuduh Biden dan keluarganya secara pribadi mengambil keuntungan dari kebijakan yang ia ambil sebagai wakil presiden selama pemerintahan mantan Presiden Barack Obama antara tahun 2009 dan 2017. Secara terpisah, mereka juga menuduh Departemen Kehakiman ikut campur dalam penyelidikan pajak terhadap Hunter Biden.
Gedung Putih mengatakan penyelidikan tersebut tidak berdasar dan didorong oleh politik menjelang pemilihan presiden 2024, ketika Biden kemungkinan akan menghadapi tanding ulang dengan Donald Trump dari Partai Republik, yang menghadapi empat persidangan pidana mendatang.
Lihat Juga :
