Utang Gila-gilaan yang Membuat Ghana Jadi Negara Bangkrut
Kamis, 28 September 2023 - 12:01 WIB
loading...
A
A
A
Sebenarnya suatu negara tidak bisa begitu saja menyatakan kebangkrutan seperti yang mungkin dilakukan oleh perusahaan swasta.
Sebaliknya, ketika pemerintah dihadapkan pada situasi kebangkrutan atau tidak mampu memenuhi kewajiban utang luar negeri dan dalam negeri, yang dilakukan pemerintah adalah memulai proses restrukturisasi, yaitu menegosiasikan ulang persyaratan kontrak utang dengan seluruh krediturnya, kadang individu, kadang berkelompok.
Salah satu langkah pertama yang biasanya dilakukan adalah menghubungi IMF, yang bekerja sama dengan Bank Dunia sehingga pemerintah yang terkena dampak dapat menyetujui rencana untuk membantu suatu negara agar keuangannya berfungsi kembali, yang sering kali melibatkan penyediaan dana darurat.
Hal ini persis seperti yang dilakukan pemerintah Ghana pada bulan Agustus tahun ini ketika IMF memberikan fasilitas pinjaman darurat sebesar USD3 miliar ke Ghana.
Banyak negara Afrika lainnya telah melakukan hal ini dan terus mencari dana talangan dari IMF.
Masalahnya adalah bahwa dalam banyak kasus, para pemimpin Afrika tidak pernah belajar apa pun atau dengan sengaja memutuskan untuk melanjutkan jalan licin dengan melanjutkan belanja pemerintah yang berlebihan pada sebagian besar usaha-usaha publik yang tidak produktif yang pada akhirnya menghabiskan seluruh fasilitas pinjaman darurat yang diberikan kepada negara tersebut.
Karena kekeraskepalaan sebagian besar pemimpin Afrika untuk tidak mengambil tindakan guna menyesuaikan praktik belanja pemerintah populis yang berlaku, negara-negara yang banyak berutang dalam banyak kasus akhirnya terjerumus ke dalam perselisihan sipil.
Diharapkan para pemimpin di Ghana dan negara-negara lain di Afrika yang menghadapi risiko gagal bayar atas kewajiban utang mereka akan berani dan jujur dalam mengatasi kesulitan ini sehingga benua itu dapat diselamatkan dari terulangnya kejadian serupa di Arab, yakni Arab Spring, yang menjerumuskan Tunisia ke dalam kekacauan politik dan kudeta militer dan merembet ke negara-negara Afrika Barat.
Sebaliknya, ketika pemerintah dihadapkan pada situasi kebangkrutan atau tidak mampu memenuhi kewajiban utang luar negeri dan dalam negeri, yang dilakukan pemerintah adalah memulai proses restrukturisasi, yaitu menegosiasikan ulang persyaratan kontrak utang dengan seluruh krediturnya, kadang individu, kadang berkelompok.
Salah satu langkah pertama yang biasanya dilakukan adalah menghubungi IMF, yang bekerja sama dengan Bank Dunia sehingga pemerintah yang terkena dampak dapat menyetujui rencana untuk membantu suatu negara agar keuangannya berfungsi kembali, yang sering kali melibatkan penyediaan dana darurat.
Hal ini persis seperti yang dilakukan pemerintah Ghana pada bulan Agustus tahun ini ketika IMF memberikan fasilitas pinjaman darurat sebesar USD3 miliar ke Ghana.
Banyak negara Afrika lainnya telah melakukan hal ini dan terus mencari dana talangan dari IMF.
Masalahnya adalah bahwa dalam banyak kasus, para pemimpin Afrika tidak pernah belajar apa pun atau dengan sengaja memutuskan untuk melanjutkan jalan licin dengan melanjutkan belanja pemerintah yang berlebihan pada sebagian besar usaha-usaha publik yang tidak produktif yang pada akhirnya menghabiskan seluruh fasilitas pinjaman darurat yang diberikan kepada negara tersebut.
Karena kekeraskepalaan sebagian besar pemimpin Afrika untuk tidak mengambil tindakan guna menyesuaikan praktik belanja pemerintah populis yang berlaku, negara-negara yang banyak berutang dalam banyak kasus akhirnya terjerumus ke dalam perselisihan sipil.
Diharapkan para pemimpin di Ghana dan negara-negara lain di Afrika yang menghadapi risiko gagal bayar atas kewajiban utang mereka akan berani dan jujur dalam mengatasi kesulitan ini sehingga benua itu dapat diselamatkan dari terulangnya kejadian serupa di Arab, yakni Arab Spring, yang menjerumuskan Tunisia ke dalam kekacauan politik dan kudeta militer dan merembet ke negara-negara Afrika Barat.
(mas)
Lihat Juga :
