Eks Bos Mossad: Israel Terapkan Apartheid ke Warga Palestina

TEL AVIV - Semakin banyak tokoh Israel yang membandingkan pendudukan Tepi Barat dengan apartheid yang sudah tidak ada lagi di Afrika Selatan. Terbaru seorang mantan kepala badan intelijen Mossad mengatakan Israel menerapkan sistem penindasan rasial itu terhadap warga Palestina.

Namun tampaknya pandangan Tamir Pardo akan memiliki dampak tambahan karena tingginya rasa hormat terhadap Mossad di Israel dan karena pandangan tersebut muncul pada saat anggota sayap kanan pemerintah Israel berupaya mematikan prospek negara Palestina yang merdeka.

Pardo mengatakan kepada Associated Press bahwa mekanisme Israel untuk mengendalikan warga Palestina, mulai dari pembatasan pergerakan hingga menempatkan mereka di bawah hukum militer sementara pemukim Yahudi di wilayah pendudukan diatur oleh pengadilan sipil, sesuai dengan pola yang berlaku di Afrika Selatan.

“Ada negara apartheid di sini,” katanya.

“Di wilayah di mana dua orang diadili berdasarkan dua sistem hukum, itu adalah negara apartheid,” imbuhnya seperti dikutip dari The Guardian, Kamis (7/9/2023).

Pemerintahan Israel berturut-turut telah melawan tuduhan apartheid dengan menggolongkannya sebagai antisemit karena khawatir tuduhan tersebut akan memicu gerakan boikot atau membuka jalan bagi penuntutan berdasarkan hukum internasional terhadap apartheid.



Namun tuduhan seperti itu menjadi lebih sulit untuk diabaikan ketika tuduhan tersebut datang dari kalangan internal Israel.

Pardo mengatakan kepada AP bahwa pandangannya mengenai sistem di Tepi Barat tidak ekstrim.

"Itu faktanya,” tegasnya.

Dia juga memperingatkan bahwa apa yang digambarkan sebagai pendudukan selamanya Israel mengancam keberadaannya sebagai negara Yahudi.

“Israel perlu memutuskan apa yang diinginkannya,” katanya. “Negara yang tidak memiliki perbatasan tidak memiliki batas,” ia menambahkan.

Pardo (70) ditunjuk untuk memimpin Mossad pada tahun 2011 oleh Benjamin Netanyahu, perdana menteri Israel saat itu dan sekarang. Partai Likud Netanyahu mengatakan Pardo “seharusnya malu” atas komentarnya.

“Bukannya membela Israel dan militer Israel, Pardo malah memfitnah Israel,” katanya.



Pardo adalah salah satu mantan pejabat tertinggi yang menyamakan hal-hal yang tadinya tabu dengan Afrika Selatan. Sebelumnya mantan jaksa agung Israel, Michael Ben-Yair, tahun lalu juga mengungkapkan hal yang sama.

"Negara saya telah tenggelam dalam kedalaman politik dan moral sehingga kini menjadi rezim apartheid,” katanya.

Mantan ketua parlemen Israel, Avraham Burg, dan sejarawan terkenal Israel, Benny Morris, termasuk di antara lebih dari 2.000 tokoh masyarakat Israel dan Amerika yang telah menandatangani pernyataan publik baru-baru ini yang menyatakan bahwa warga Palestina hidup di bawah rezim apartheid.

Surat terbuka tersebut menyerukan kepada kelompok-kelompok Yahudi di AS untuk bersuara menentang pendudukan wilayah Palestina sebagai “gajah di dalam ruangan” dalam protes massal Israel terhadap reformasi peradilan yang sangat memecah belah yang dilakukan Netanyahu, yang dikatakan bertujuan untuk mencaplok lebih banyak tanah, dan membersihkan secara etnis semua wilayah di bawah pemerintahan Israel dari penduduk Palestina mereka.

Pejabat asing terkemuka juga menggunakan apartheid untuk menggambarkan situasi di wilayah pendudukan.

Awal tahun ini, mantan presiden Irlandia Mary Robinson dan mantan sekretaris jenderal PBB Ban Ki-moon – perwakilan dari kelompok pemimpin global The Elders yang didirikan oleh Nelson Mandela pada tahun 2007 – berbicara tentang semakin banyak bukti bahwa situasi tersebut memenuhi definisi hukum internasional tentang apartheid setelah mengunjungi Tepi Barat.

Mereka mengatakan kebijakan pemerintah Israel jelas menunjukkan niat untuk melakukan aneksasi permanen daripada pendudukan sementara, berdasarkan supremasi Yahudi.