Menlu Prancis: Eropa Barat Butuh Kesepakatan Keamanan dengan Rusia
Senin, 04 September 2023 - 18:58 WIB
loading...
Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Catherine Colonna. Foto/REUTERS
A
A
A
PARIS - Para pemimpin Barat perlu membangun arsitektur keamanan yang menghormati kepentingan Rusia ketika konflik di Ukraina berakhir.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Catherine Colonna menjelaskan hal itu. Namun, pengaturan seperti itu mungkin tidak sesuai dengan janji pemerintahnya untuk mendukung Kiev sepenuhnya.
“Kami memiliki pandangan negatif terhadap…perilaku Rusia,” ujar Colonna kepada surat kabar Prancis Le Monde pada Minggu (3/9/2023). “Namun, Rusia ada dan akan terus ada.”
“Realitas, sejarah dan geografi membuat negara ini sebagian besar berada di benua Eropa. Kita harus menemukan cara untuk membangun kembali arsitektur keamanan yang kokoh yang mempertimbangkan kepentingan stabilitas semua pihak,” papar dia.
Pernyataan Colonna tidak menandai perubahan radikal dalam kebijakan Prancis sejak awal konflik.
Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menyatakan sejak tahun lalu bahwa, “Eropa harus mendiskusikan bagaimana memberikan jaminan kepada Rusia pada hari mereka kembali ke meja perundingan.”
Namun, baik Macron maupun Colonna terus mendukung Ukraina untuk akhirnya bergabung dengan blok NATO, yang dianggap Moskow sebagai ancaman keamanan yang tidak dapat diterima.
Colonna juga mengatakan kepada Le Monde bahwa Paris terus mendukung “kedaulatan penuh, kemerdekaan dan integritas teritorial” Ukraina, mendukung klaim Kiev atas bekas wilayahnya di Donetsk, Lugansk, Kherson, dan Zaporozhye, serta Crimea.
Baca juga: NATO Diprediksi Runtuh pada Tahun 2025, Ini Alasannya
Crimea merupakan wilayah bersejarah Rusia yang bergabung kembali dengan Federasi Rusia pada 2014.
Di mata Moskow, pengembalian wilayah-wilayah ini bukanlah hal yang bisa dinegosiasikan.
“Setiap potensi perjanjian perdamaian dengan Kiev atau negara-negara Barat yang mendukungnya perlu mengakui realitas teritorial baru ini,” ujar juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan pada beberapa kesempatan sejak Donetsk, Lugansk, Kherson, dan Zaporozhye memilih bergabung dengan Federasi Rusia tahun lalu.
Colonna adalah pejabat tinggi Eropa kedua yang menyarankan pada akhir pekan ini bahwa pendukung Kiev dari Barat memberikan janji keamanan kepada Rusia.
Dalam pidatonya di hadapan para mahasiswa pada Sabtu, Gergely Gulyas, menteri yang bertanggung jawab di kantor perdana menteri Hongaria, menyatakan, “Perundingan damai antara Moskow dan Kiev tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan AS, dan Washington harus memberikan jaminan keamanan kepada Rusia, tetapi tentu saja tidak keanggotaan NATO pada Ukraina.”
Gulyas berpendapat meskipun Rusia tidak memiliki kekuatan militer untuk mengancam Eropa tengah yang merupakan sekutu NATO, Ukraina tidak memiliki kemampuan merebut kembali wilayah-wilayah bekasnya.
Dalam situasi ini, dia menyarankan, perdamaian antara Moskow dan Kiev dapat dipertahankan melalui pengerahan pasukan penjaga perdamaian.
Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban mengatakan kepada mantan pembawa acara Fox News Tucker Carlson bulan lalu bahwa, “Tanpa melibatkan Rusia dalam arsitektur keamanan Eropa, kita tidak dapat memberikan kehidupan yang aman bagi warganya.”
Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Catherine Colonna menjelaskan hal itu. Namun, pengaturan seperti itu mungkin tidak sesuai dengan janji pemerintahnya untuk mendukung Kiev sepenuhnya.
“Kami memiliki pandangan negatif terhadap…perilaku Rusia,” ujar Colonna kepada surat kabar Prancis Le Monde pada Minggu (3/9/2023). “Namun, Rusia ada dan akan terus ada.”
“Realitas, sejarah dan geografi membuat negara ini sebagian besar berada di benua Eropa. Kita harus menemukan cara untuk membangun kembali arsitektur keamanan yang kokoh yang mempertimbangkan kepentingan stabilitas semua pihak,” papar dia.
Pernyataan Colonna tidak menandai perubahan radikal dalam kebijakan Prancis sejak awal konflik.
Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menyatakan sejak tahun lalu bahwa, “Eropa harus mendiskusikan bagaimana memberikan jaminan kepada Rusia pada hari mereka kembali ke meja perundingan.”
Namun, baik Macron maupun Colonna terus mendukung Ukraina untuk akhirnya bergabung dengan blok NATO, yang dianggap Moskow sebagai ancaman keamanan yang tidak dapat diterima.
Colonna juga mengatakan kepada Le Monde bahwa Paris terus mendukung “kedaulatan penuh, kemerdekaan dan integritas teritorial” Ukraina, mendukung klaim Kiev atas bekas wilayahnya di Donetsk, Lugansk, Kherson, dan Zaporozhye, serta Crimea.
Baca juga: NATO Diprediksi Runtuh pada Tahun 2025, Ini Alasannya
Crimea merupakan wilayah bersejarah Rusia yang bergabung kembali dengan Federasi Rusia pada 2014.
Di mata Moskow, pengembalian wilayah-wilayah ini bukanlah hal yang bisa dinegosiasikan.
“Setiap potensi perjanjian perdamaian dengan Kiev atau negara-negara Barat yang mendukungnya perlu mengakui realitas teritorial baru ini,” ujar juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan pada beberapa kesempatan sejak Donetsk, Lugansk, Kherson, dan Zaporozhye memilih bergabung dengan Federasi Rusia tahun lalu.
Colonna adalah pejabat tinggi Eropa kedua yang menyarankan pada akhir pekan ini bahwa pendukung Kiev dari Barat memberikan janji keamanan kepada Rusia.
Dalam pidatonya di hadapan para mahasiswa pada Sabtu, Gergely Gulyas, menteri yang bertanggung jawab di kantor perdana menteri Hongaria, menyatakan, “Perundingan damai antara Moskow dan Kiev tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan AS, dan Washington harus memberikan jaminan keamanan kepada Rusia, tetapi tentu saja tidak keanggotaan NATO pada Ukraina.”
Gulyas berpendapat meskipun Rusia tidak memiliki kekuatan militer untuk mengancam Eropa tengah yang merupakan sekutu NATO, Ukraina tidak memiliki kemampuan merebut kembali wilayah-wilayah bekasnya.
Dalam situasi ini, dia menyarankan, perdamaian antara Moskow dan Kiev dapat dipertahankan melalui pengerahan pasukan penjaga perdamaian.
Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban mengatakan kepada mantan pembawa acara Fox News Tucker Carlson bulan lalu bahwa, “Tanpa melibatkan Rusia dalam arsitektur keamanan Eropa, kita tidak dapat memberikan kehidupan yang aman bagi warganya.”
(sya)
Lihat Juga :
