5 Negara Protes Peta Baru China yang Caplok Wilayah Sengketa
loading...
A
A
A
“Malaysia tidak mengakui 'Peta Standar' China tahun 2023, yang menguraikan sebagian perairan Malaysia dekat Sabah dan Sarawak sebagai milik China,” kata Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam sebuah pernyataan.
Meskipun Malaysia tidak berbagi perbatasan darat dengan China, negara ini merasa tersinggung dengan klaim peta tersebut atas wilayah yang lebih besar di Laut China Selatan, yang juga diklaim oleh negara tersebut.
“Malaysia berpandangan bahwa masalah Laut China Selatan adalah masalah yang kompleks dan sensitif,” kata kementerian tersebut, seraya menambahkan bahwa masalah tersebut harus ditangani dengan cara yang damai dan rasional melalui dialog dan negosiasi berdasarkan hukum internasional.
Filipina, yang pulau-pulaunya terletak di tepi timur Laut China Selatan, juga tidak senang dengan usaha terbaru Beijing untuk melegitimasi kedaulatan dan yurisdiksi China atas fitur-fitur dan zona maritim Filipina.
"Itu tidak memiliki dasar berdasarkan hukum internasional," kata Kementerian Luar Negeri Filipina.
Secara khusus, pemerintah Filipina mempermasalahkan peta yang merevisi apa yang disebut “sembilan garis putus-putus” yang menunjukkan klaim teritorial China yang diterima secara umum di laut tersebut, yang telah diperluas hingga mencakup garis sepersepuluh.
Sementara itu, Rusia yang dilaporkan ikut terkena imbas peta baru China mengeklaim bahwa kedua negara tidak memiliki sengketa perbatasan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova pada hari Jumat (1/9/2023) menepis spekulasi bahwa China telah mengeklaim sebuah pulau milik Rusia di Sungai Amur, dan mengatakan bahwa kedua negara telah menyelesaikan demarkasi perbatasan mereka pada tahun 2008 dan tetap berpegang pada kesepakatan tersebut.
"Rusia dan China berpegang teguh pada posisi bersatu bahwa masalah perbatasan antara negara kita akhirnya diselesaikan,” kata Zakharova, menunjuk pada perjanjian tahun 2005 yang membagi Pulau Bolshoi Ussuriysky dan demarkasi akhir perbatasan sepanjang 4.300 kilometer pada tahun 2008.
Meskipun Malaysia tidak berbagi perbatasan darat dengan China, negara ini merasa tersinggung dengan klaim peta tersebut atas wilayah yang lebih besar di Laut China Selatan, yang juga diklaim oleh negara tersebut.
“Malaysia berpandangan bahwa masalah Laut China Selatan adalah masalah yang kompleks dan sensitif,” kata kementerian tersebut, seraya menambahkan bahwa masalah tersebut harus ditangani dengan cara yang damai dan rasional melalui dialog dan negosiasi berdasarkan hukum internasional.
5. Filipina
Filipina, yang pulau-pulaunya terletak di tepi timur Laut China Selatan, juga tidak senang dengan usaha terbaru Beijing untuk melegitimasi kedaulatan dan yurisdiksi China atas fitur-fitur dan zona maritim Filipina.
"Itu tidak memiliki dasar berdasarkan hukum internasional," kata Kementerian Luar Negeri Filipina.
Secara khusus, pemerintah Filipina mempermasalahkan peta yang merevisi apa yang disebut “sembilan garis putus-putus” yang menunjukkan klaim teritorial China yang diterima secara umum di laut tersebut, yang telah diperluas hingga mencakup garis sepersepuluh.
Sementara itu, Rusia yang dilaporkan ikut terkena imbas peta baru China mengeklaim bahwa kedua negara tidak memiliki sengketa perbatasan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova pada hari Jumat (1/9/2023) menepis spekulasi bahwa China telah mengeklaim sebuah pulau milik Rusia di Sungai Amur, dan mengatakan bahwa kedua negara telah menyelesaikan demarkasi perbatasan mereka pada tahun 2008 dan tetap berpegang pada kesepakatan tersebut.
"Rusia dan China berpegang teguh pada posisi bersatu bahwa masalah perbatasan antara negara kita akhirnya diselesaikan,” kata Zakharova, menunjuk pada perjanjian tahun 2005 yang membagi Pulau Bolshoi Ussuriysky dan demarkasi akhir perbatasan sepanjang 4.300 kilometer pada tahun 2008.
(mas)
Explore More