5 Fakta Pemilu Presiden Singapura, Capres dari Pengusaha Harus Memiliki Saham Senilai Rp5,6 Triliun

Rabu, 30 Agustus 2023 - 21:35 WIB
loading...
A A A
Warga Singapura keturunan India ini pernah disebut-sebut sebagai calon pengganti Perdana Menteri Lee Hsien Loong yang sudah lama menjabat.

Sebaliknya, Tharman memutuskan untuk tidak mencalonkan diri untuk jabatan tertinggi di negara itu pada tahun 2016.

“Saya tahu diri saya sendiri, saya tahu apa yang bisa saya lakukan, dan itu bukan saya,” ujarnya kepada wartawan.

Kemenangan dalam pemilu hari Jumat akan membuatnya kembali menjadi sorotan politik setelah lama berkarir di Partai Aksi Rakyat (PAP) yang berkuasa. Politisi veteran itu mengundurkan diri dari partai tersebut pada bulan Juni sebelum mencalonkan diri sebagai presiden.

“Saya pikir dia mendapat dukungan tertentu dari mereka yang masih melihatnya sebagai anggota pemerintah,” kata Tan kepada Al Jazeera.

Namun anggapan adanya hubungan dengan PAP mungkin terbukti menjadi hambatan, bukannya bantuan.

5. Partai Berkuasa Diwarnai Skandal Korupsi

5 Fakta Pemilu Presiden Singapura, Capres dari Pengusaha Harus Memiliki Saham Senilai Rp5,6 Triliun

Foto/Reuters

Partai berkuasa yang selalu berkuasa telah dilanda sejumlah skandal dalam beberapa bulan terakhir, sebuah hal yang jarang terjadi di negara yang terkenal dengan stabilitas politiknya dan di dalam partai yang telah lama berkampanye mengenai integritasnya.

Menteri Perhubungan, S Iswaran, ditangkap pada bulan Juli dan diskors saat berada dalam penyelidikan Biro Investigasi Praktik Korupsi; gaji bulanannya dikurangi menjadi 8.500 dolar Singapura (USD6.300). Gaji pokok bulanan para menteri Singapura ditetapkan sekitar 55.000 dolar Singapura (USD40.670) pada penyesuaian terakhir pada tahun 2012.

Pada bulan yang sama, dua legislator pemerintah, termasuk Ketua Parlemen Tan Chuan-Jin, mengundurkan diri karena hubungan yang dianggap “tidak pantas” oleh Lee.

Skandal-skandal itu terjadi hanya beberapa bulan setelah munculnya keresahan mengenai penyewaan rumah-rumah milik negara era kolonial yang dilakukan oleh dua menteri senior pemerintah. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana para menteri memperoleh kontrak sewa untuk properti tersebut, yang diberikan melalui proses penawaran, dan berapa jumlah sewa yang dibayarkan.
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1736 seconds (0.1#10.140)