5 Fakta Pemilu Presiden Singapura, Capres dari Pengusaha Harus Memiliki Saham Senilai Rp5,6 Triliun

SINGAPURA - Tempat pemungutan suara akan dibuka di seluruh Singapura pada Jumat (1/9/2023), untuk pemilihan presiden pertama di negara tersebut dalam 12 tahun.

Pemungutan suara ini akan memberikan kesempatan untuk mengukur suasana hati warga Singapura setelah serangkaian skandal politik yang jarang terjadi di negara kota tersebut.

Presiden Halimah Yacob adalah satu-satunya kandidat pada pemilu terakhir enam tahun yang lalu, dan tidak ada orang lain yang mampu memenuhi kriteria ketat yang diberlakukan Singapura mengenai nominasi untuk posisi tersebut, yang sebagian besar bersifat seremonial dan memiliki kewenangan pengawasan yang terbatas, meskipun berpotensi signifikan.

Berikut adalah 5 fakta pemilu presiden Singapura.

1. Diikuti 3 Calon Presiden

Foto/Reuters

Tahun ini, para pemilih akan memilih antara tiga orang: Tharman Shanmugaratnam, Ng Kok Song dan Tan Kin Lian. Ketiganya independen, yang menjadi syarat bagi siapa pun yang ingin menjadi presiden.

Yang keempat, pengusaha kelahiran Malaysia George Goh, dianggap tidak memenuhi syarat oleh badan yang menilai setiap kandidat berdasarkan kriteria kelayakan.

2. Capres dari Swasta Harus Memiliki Saham Senilai Rp5,6 Triliun

Peraturan ini sangat menuntut bagi mereka yang berasal dari sektor swasta, dengan pelamar harus telah memimpin sebuah perusahaan selama tiga tahun atau lebih dengan ekuitas pemegang saham setidaknya 500 juta dolar Singapura (USD369 juta) atau senilai Rp5,6 triliun.

Goh mengepalai lima perusahaan, yang dia klaim memiliki gabungan ekuitas pemegang saham sebesar 1,5 miliar dolar Singapura (USD1,1 miliar).

Komite Pemilihan Presiden Singapura mengatakan “tidak puas bahwa kelima perusahaan tersebut merupakan satu organisasi sektor swasta”.

Berbicara setelah penolakannya, Goh mengatakan keputusan itu “mengejutkan” dan menandai “hari yang menyedihkan bukan hanya bagi saya, tetapi juga bagi Singapura”.

Keputusan tersebut menimbulkan sejumlah kritik terhadap cara calon dipilih dalam proses pencalonan presiden.

“Sistem Singapura pada dasarnya bekerja dengan pemerintah yang korporat dan pemerintah dalam bisnis,” kata Michael Barr, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Flinders Australia.

“George Goh bekerja dengan baik di sektor swasta dan itulah yang tidak mereka inginkan”, tambah Barr.

Dalam suratnya kepada Goh, Komite Pemilihan Presiden mengatakan pengalamannya “tidak sebanding dengan pengalaman dan kemampuan seseorang yang pernah menjabat sebagai Kepala Eksekutif sebuah perusahaan dengan ekuitas pemegang saham setidaknya $500 juta [dolar Singapura]”.

3. Presiden Diutamakan dari Sektor Publik

Foto/Reuters

Aturan kelayakan yang ketat juga berlaku bagi calon kandidat dari sektor publik, sehingga semakin mempersempit jumlah pelamar potensial.

“Hal ini membatasi pilihan yang kita miliki di Singapura”, Felix Tan, analis politik dari Universitas Teknologi Nanyang Singapura, mengatakan kepada Al Jazeera.

“Sayangnya mungkin ada beberapa kandidat yang baik dan berhati baik yang ingin berpartisipasi tetapi tersingkir karena tidak memenuhi kriteria”, kata Tan.

4. Terbuka dari Semua Etnis

Pemilu tahun ini terbuka bagi pelamar dari semua etnis, tidak seperti pemilu tahun 2017 yang hanya mengizinkan kandidat dari etnis Melayu untuk mencalonkan diri.

Hal ini merupakan hasil amandemen konstitusi yang dirancang untuk memastikan etnis minoritas Singapura mempunyai kesempatan untuk terwakili di tingkat presiden.

Hampir 75 persen penduduk Singapura adalah etnis China, dengan lebih dari 13 persen berasal dari Melayu dan 9 persen dari India.

Tharman, mantan wakil perdana menteri dan menteri keuangan, muncul sebagai kandidat terdepan dalam pemilu tahun ini.

Warga Singapura keturunan India ini pernah disebut-sebut sebagai calon pengganti Perdana Menteri Lee Hsien Loong yang sudah lama menjabat.

Sebaliknya, Tharman memutuskan untuk tidak mencalonkan diri untuk jabatan tertinggi di negara itu pada tahun 2016.

“Saya tahu diri saya sendiri, saya tahu apa yang bisa saya lakukan, dan itu bukan saya,” ujarnya kepada wartawan.

Kemenangan dalam pemilu hari Jumat akan membuatnya kembali menjadi sorotan politik setelah lama berkarir di Partai Aksi Rakyat (PAP) yang berkuasa. Politisi veteran itu mengundurkan diri dari partai tersebut pada bulan Juni sebelum mencalonkan diri sebagai presiden.

“Saya pikir dia mendapat dukungan tertentu dari mereka yang masih melihatnya sebagai anggota pemerintah,” kata Tan kepada Al Jazeera.

Namun anggapan adanya hubungan dengan PAP mungkin terbukti menjadi hambatan, bukannya bantuan.

5. Partai Berkuasa Diwarnai Skandal Korupsi

Foto/Reuters

Partai berkuasa yang selalu berkuasa telah dilanda sejumlah skandal dalam beberapa bulan terakhir, sebuah hal yang jarang terjadi di negara yang terkenal dengan stabilitas politiknya dan di dalam partai yang telah lama berkampanye mengenai integritasnya.

Menteri Perhubungan, S Iswaran, ditangkap pada bulan Juli dan diskors saat berada dalam penyelidikan Biro Investigasi Praktik Korupsi; gaji bulanannya dikurangi menjadi 8.500 dolar Singapura (USD6.300). Gaji pokok bulanan para menteri Singapura ditetapkan sekitar 55.000 dolar Singapura (USD40.670) pada penyesuaian terakhir pada tahun 2012.

Pada bulan yang sama, dua legislator pemerintah, termasuk Ketua Parlemen Tan Chuan-Jin, mengundurkan diri karena hubungan yang dianggap “tidak pantas” oleh Lee.

Skandal-skandal itu terjadi hanya beberapa bulan setelah munculnya keresahan mengenai penyewaan rumah-rumah milik negara era kolonial yang dilakukan oleh dua menteri senior pemerintah. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana para menteri memperoleh kontrak sewa untuk properti tersebut, yang diberikan melalui proses penawaran, dan berapa jumlah sewa yang dibayarkan.

Setelah dilakukan penyelidikan, keduanya kemudian dibebaskan.

Lee telah berusaha untuk membatasi skandal tersebut – dalam pidatonya baru-baru ini ia berjanji untuk melakukan “yang terbaik untuk menjaga sistem tetap bersih” – namun dampaknya dapat meluas ke pemungutan suara pada hari Jumat.

“Jelas akan ada lebih banyak suara anti-PAP dan anti kemapanan yang akan menguntungkan Tan Kin Lian”, kata Bilveer Singh, wakil kepala ilmu politik di National University of Singapore.