Buntut Kudeta Militer, Uni Afrika Tangguhkan Keanggotaan Niger
loading...
Buntut kudeta militer, Uni Afrika tangguhkan keanggotaan Niger. Foto/Ilustrasi
A
A
A
ADDIS ABABA - Uni Afrika (UA) menangguhkan keanggotaan Niger yang tengah dilanda kudeta militer pada 26 Juli lalu.
"Segera menangguhkan partisipasi Republik Niger dari semua aktivitas UA dan Organ serta institusinya sampai pemulihan yang efektif tatanan konstitusional dai negara ini," bunyi pernyataan dari blok beranggota 55 negara itu seperti dilansir dari CNN, Rabu (23/8/2023).
Penangguhan tersebut diputuskan pada pertemuan pada 14 Agustus yang diadakan oleh Dewan Perdamaian dan Keamanan UA mengenai kudeta militer di Niger.
UA meminta anggotanya dan masyarakat internasional untuk menolak perubahan pemerintahan yang tidak konstitusional ini dan menahan diri dari tindakan apa pun yang mungkin memberikan legitimasi kepada rezim ilegal di Niger.
Dewan Perdamaian dan Keamanan UA juga memerintahkan penilaian atas keputusan blok Afrika Barat, Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) untuk mempersiapkan pasukan siaga untuk kemungkinan penempatan ke Niger.
"Dewan tersebut akan meninjau penilaian mengenai implikasi ekonomi, sosial dan keamanan dari pengerahan Pasukan Siaga di Niger,” kata UA.
Para pemimpin ECOWAS awalnya memberikan ultimatum tujuh hari kepada junta Niger untuk memulihkan kekuasaan atau menghadapi konsekuensinya, termasuk tindakan militer.
Tindakan yang direncanakan tersebut tidak terjadi karena banyak upaya dialog dan diplomasi telah dilakukan oleh ECOWAS dan sekutunya seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Seorang pejabat tinggi ECOWAS mengatakan pada hari Jumat bahwa blok tersebut siap untuk melanjutkan intervensi militer di Niger dan telah memilih "Hari-H".
"Segera menangguhkan partisipasi Republik Niger dari semua aktivitas UA dan Organ serta institusinya sampai pemulihan yang efektif tatanan konstitusional dai negara ini," bunyi pernyataan dari blok beranggota 55 negara itu seperti dilansir dari CNN, Rabu (23/8/2023).
Penangguhan tersebut diputuskan pada pertemuan pada 14 Agustus yang diadakan oleh Dewan Perdamaian dan Keamanan UA mengenai kudeta militer di Niger.
UA meminta anggotanya dan masyarakat internasional untuk menolak perubahan pemerintahan yang tidak konstitusional ini dan menahan diri dari tindakan apa pun yang mungkin memberikan legitimasi kepada rezim ilegal di Niger.
Dewan Perdamaian dan Keamanan UA juga memerintahkan penilaian atas keputusan blok Afrika Barat, Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) untuk mempersiapkan pasukan siaga untuk kemungkinan penempatan ke Niger.
"Dewan tersebut akan meninjau penilaian mengenai implikasi ekonomi, sosial dan keamanan dari pengerahan Pasukan Siaga di Niger,” kata UA.
Para pemimpin ECOWAS awalnya memberikan ultimatum tujuh hari kepada junta Niger untuk memulihkan kekuasaan atau menghadapi konsekuensinya, termasuk tindakan militer.
Tindakan yang direncanakan tersebut tidak terjadi karena banyak upaya dialog dan diplomasi telah dilakukan oleh ECOWAS dan sekutunya seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Seorang pejabat tinggi ECOWAS mengatakan pada hari Jumat bahwa blok tersebut siap untuk melanjutkan intervensi militer di Niger dan telah memilih "Hari-H".
Explore More