Vladimir Putin: De-dolarisasi Tidak Dapat Diubah
Rabu, 23 Agustus 2023 - 03:18 WIB
loading...
A
A
A
Moskow berfokus pada reorientasi rute transportasi dan logistiknya menuju mitra asing yang dapat diandalkan, termasuk anggota BRICS, untuk memastikan pasokan energi dan pangan ke pasar internasional tidak terputus.
"Tujuan utama Rusia termasuk mengembangkan Rute Laut Utara dan koridor transportasi 'Utara-Selatan'," kata Putin.
Jalur pertama, melewati Samudra Arktik, di sepanjang garis pantai utara Rusia, akan memastikan pengiriman barang lebih cepat antara Eropa dan Timur Jauh. Yang kedua akan menghubungkan pelabuhan utara dan Baltik Rusia ke Teluk Persia dan Samudera Hindia, memfasilitasi pergerakan kargo antara negara-negara Eurasia dan Afrika.
“Kami secara konsisten meningkatkan pasokan bahan bakar, pangan, dan pupuk ke negara-negara Selatan, dan secara aktif berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan energi global," kata pemimpin Rusia tersebut.
Dia menyalahkan krisis pangan internasional yang terjadi saat ini akibat sanksi sepihak Barat, dan menggambarkannya sebagai tindakan yang melanggar hukum.
“Sanksi tidak sah… sangat membebani situasi ekonomi internasional, dan pembekuan aset negara berdaulat secara tidak sah merupakan pelanggaran aturan perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi," cetusnya.
Baca Juga: Sangkal Afsel, Maroko Mengaku Belum Daftar Gabung dengan BRICS
"Tujuan utama Rusia termasuk mengembangkan Rute Laut Utara dan koridor transportasi 'Utara-Selatan'," kata Putin.
Jalur pertama, melewati Samudra Arktik, di sepanjang garis pantai utara Rusia, akan memastikan pengiriman barang lebih cepat antara Eropa dan Timur Jauh. Yang kedua akan menghubungkan pelabuhan utara dan Baltik Rusia ke Teluk Persia dan Samudera Hindia, memfasilitasi pergerakan kargo antara negara-negara Eurasia dan Afrika.
“Kami secara konsisten meningkatkan pasokan bahan bakar, pangan, dan pupuk ke negara-negara Selatan, dan secara aktif berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan energi global," kata pemimpin Rusia tersebut.
Dia menyalahkan krisis pangan internasional yang terjadi saat ini akibat sanksi sepihak Barat, dan menggambarkannya sebagai tindakan yang melanggar hukum.
“Sanksi tidak sah… sangat membebani situasi ekonomi internasional, dan pembekuan aset negara berdaulat secara tidak sah merupakan pelanggaran aturan perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi," cetusnya.
Baca Juga: Sangkal Afsel, Maroko Mengaku Belum Daftar Gabung dengan BRICS
Lihat Juga :