Abaikan Keberatan Junta Militer, Prancis Tolak Tarik 1.500 Tentaranya dari Niger

Niger, salah satu negara termiskin di dunia, telah menjadi penerima sekitar USD500 juta bantuan militer AS sejak 2012-–angka tertinggi dari negara mana pun di kawasan itu.

Menyusul kudeta 26 Juli lalu, beberapa dermawan Barat telah menangguhkan program bantuan untuk Niger. Bantuan asing menyumbang sekitar setengah dari anggaran tahunan Niger.

Pada hari Jumat, Belanda menjadi negara Barat terbaru yang mundur dari perjanjian yang dibuat dengan pemerintahan Niger sebelumnya, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka tidak ingin memberikan dukungan kepada para pelaku kudeta.

Den Haag mengatakan akan mengalihkan bantuan ke Niger melalui operasi kemanusiaan yang diatur oleh PBB, atau organisasi internasional lainnya.

Paris, sementara itu, mengatakan pada hari Kamis bahwa pihaknya mengutuk "sekeras mungkin" penangguhan Niger atas organisasi berita Prancis; France 24 dan RFI.

Dalam sebuah pernyataan yang diposting di situs kementerian luar negerinya, ditambahkan bahwa langkah junta untuk membatasi media Prancis di negara itu mewakili "penindasan otoriter."

Kementerian Luar Negeri Prancis menambahkan pada hari Sabtu (5/8/2023) bahwa pihaknya akan memberikan dukungan kepada blok Afrika Barat, Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS), untuk memastikan kudeta militer akan gagal.

Menteri Eropa dan Luar Negeri Prancis Catherine Colonna mengatakan para pemimpin kudeta memiliki waktu hingga Minggu untuk menyerahkan kembali kekuasaan, jika tidak, ancaman intervensi militer ECOWAS di Niger harus ditanggapi "dengan sangat serius."