Abaikan Keberatan Junta Militer, Prancis Tolak Tarik 1.500 Tentaranya dari Niger

PARIS - Prancis menolak menarik sekitar 1.500 tentaranya dari Niger meski perjanjian kerja sama militer kedua negara telah dicabut oleh junta militer setelah kudeta 26 Juli lalu.

Prancis bersikeras akan memenuhi lima perjanjian kerja sama militer dengan Niger, karena perjanjian itu ditandatangani dengan otoritas sah negara Afrika Barat tersebut.

Pernyataan itu mengabaikan kekuasaan junta atas Niger setelah menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum.

“Prancis ingat bahwa kerangka hukum untuk kerja samanya dengan Niger di bidang pertahanan didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati dengan otoritas Niger yang sah,” bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Prancis pada hari Jumat.



"Ini adalah satu-satunya yang diakui Prancis, dan seluruh komunitas internasional," lanjut kementerian tersebut.

Pernyataan itu menyusul deklarasi hari Kamis dari Amadou Abdramane, juru bicara pemimpin kudeta militer yang menggulingkan Presiden Bazoum, bahwa junta secara sepihak memutuskan perjanjian militer dengan mantan penguasa kolonialnya.

Abdourahamane Tchiani, mantan kepala pengawal Presiden Bazoum yang memimpin kudeta, menyatakan dirinya sebagai kepala pemerintahan transisi dua hari setelah pasukannya menggulingkan pemerintahan Bazoum.

Penghentian perjanjian militer akan mengharuskan Prancis untuk menarik 1.000 hingga 1.500 tentara yang telah ditempatkan di negara Afrika itu.

Sejumlah kecil tentara Amerika Serikat juga dikerahkan di Niger, sebuah wilayah yang dipandang signifikan secara geopolitik karena sumber daya mineralnya yang kaya dan berbatasan dengan tujuh negara, termasuk Libya, Chad, dan Nigeria.