Keroyok Suu Kyi, 23 Peraih Nobel Desak PBB Selamatkan Rohingya

NEW YORK - Sebanyak 23 tokoh peraih Hadiah Nobel “mengeroyok” Aung San Suu Kyi yang pasif melihat komunitas Muslim Rohingya ditindas militer Myanmar. Puluhan peraih Hadiah Nobel itu mendesak PBB ikut campur guna menyalamatkan komunitas Rohingya.

Dalam sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada Dewan Keamanan PBB, 23 peraih Hadiah Nobel, politikus, dermawan dan aktivis, kompak mengecam pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi—yang juga penerima Hadiah Nobel Perdamaian—karena tidak berbuat banyak untuk menolong warga Rohingya.

“Tragedi kemanusiaan setara pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan berlangsung di Myanmar,” bunyi surat terbuka dari kelompok peraih Nobel itu.

”Kami frustrasi bahwa dia (Suu Kyi) belum mengambil inisiatif untuk memastikan hak-hak kewarganegaraan penuh dan setara (untuk) Rohingya,” lanjut surat mereka.

Dalam beberapa pekan terakhir, lebih dari 27 ribu warga minoritas Muslim yang dianiaya telah melarikan diri dari operasi militer Mynamar di negara bagian Rakhine. Operasi militer diluncurkan untuk menanggapi serangan kelompok bersenjata terhadap tiga pos perbatasan yang menewaskan sembilan polisi Myanmar.

Pemerintah Bangladesh telah berada di bawah tekanan untuk membuka perbatasannya guna menampung para pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar. Tapi, aparat keamanan Bangladesh tetap memperkuat pos perbatasan dengan mengerahkan kapal penjaga pantai untuk mencegah kedatangan para pengungsi Rohingya terbaru.

”Rohingya adalah salah minoritas yang paling teraniaya di dunia, yang selama puluhan tahun telah mengalami kampanye marjinalisasi dan dehumanisasi,” lanjut surat terbuka kelompok peraih Hadiah Nobel. Puluhan peraih Hadiah Nobel yang angkat suara membela warga Rohingya itu salah satunya Desmond Tutu, Shirin Ebadi dan Jose Ramos-Horta.

Mereka mendesak Dewan Keamanan PBB yang terdiri dari 15 negara anggota untuk menekan Sekjen PBB agar mengunjungi Myanmar dalam beberapa minggu mendatang.

”Jika kita gagal untuk mengambil tindakan, orang mungkin mati kelaparan, jika tidak, mereka mungkin dibunuh dengan peluru, dan kami mungkin berakhir menjadi pengamat pasif atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang akan membawa kita kembali ke perasan tangan kami yang terlambat dan mengatakan 'tidak pernah lagi, lagi,” imbuh surat mereka, seperti dikutip AFP, Jumat (30/12/2016).