Mantan Petinggi Mossad Sebut Pemerintahan PM Netanyahu Lebih Buruk daripada Ku Klux Klan

"Suatu bangsa telah terbelah dua dan perdana menteri tidak berkedip dan menunjukkan kebahagiaan di wajahnya," kata mantan kepala Mossad itu.

Awal bulan ini, Pardo bergabung dengan mantan kepala keamanan lainnya dalam memperingatkan bahwa reformasi peradilan yang sedang dilakukan oleh Netanyahu berisiko membuka negara dan tentaranya untuk penuntutan pidana di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Terlepas dari protes selama beberapa bulan di seluruh Israel, anggota parlemen awal pekan ini berhasil meloloskan undang-undang untuk menghapus kekuasaan yudisial utama, membatasi kemampuan pengadilan untuk membatalkan undang-undang pemerintah.

Apa yang disebut "standar kewajaran" telah lama menjadi duri di pihak sayap kanan di Israel dan pemerintah Netanyahu memuji pencabutannya sebagai kemenangan parlemen atas badan yang tidak dipilih.

Itu memungkinkan pengadilan untuk menolak apa yang dianggap keputusan dan penunjukan pemerintah yang tidak masuk akal.

Dalam pidato menentang reformasi peradilan, Pardo memperingatkan bahwa jika undang-undang itu disahkan "kita akan serupa dengan Iran dan Hongaria - seolah-olah demokrasi, dalam praktiknya kediktatoran".

Sejumlah organisasi, termasuk Asosiasi Pengacara Israel, telah mengajukan petisi ke Mahkamah Agung untuk menentang undang-undang tersebut.

Namun, masih bisa diperdebatkan apakah pengadilan benar-benar dapat bertindak untuk membatalkan undang-undang baru tersebut.