Zelensky Gunakan Darurat Militer untuk Hindari Pemilu

Beberapa pendukung Ukraina di Eropa dan Amerika Utara mengkritik kemungkinan pembatalan pemilu.

Kepala Majelis Parlemen Dewan Eropa (PACE) 'Tiny' Kox mengatakan dalam wawancara pada Mei bahwa Ukraina harus mempersiapkan pemungutan suara sesegera mungkin.

“Meskipun demokrasi jauh lebih dari sekedar pemilu, saya pikir kita semua setuju bahwa tanpa pemilu, demokrasi tidak dapat berfungsi dengan baik,” ujar Kox saat itu.

Zelensky mengusung janji perdamaian pada 2019 dan menang dengan 73% suara. Tak lama kemudian, partainya yang baru dibentuk, dinamai menurut acara TV di mana dia berperan sebagai presiden fiktif Ukraina, memenangkan mayoritas super di Verkhovna Rada.

Pada akhir tahun 2020, dia telah beralih dari gagasan perdamaian di Donbass dan mulai berbicara secara terbuka tentang solusi militer untuk "wilayah pendudukan".

Tiga bulan setelah konflik dengan Rusia dimulai, pada Mei 2022, Zelensky memberlakukan undang-undang yang memungkinkannya melarang partai politik yang hanya dituduh "pro-Rusia", tanpa hak untuk mengajukan banding.

Sejak itu dia telah melarang selusin partai, termasuk blok oposisi parlementer terbesar. Artinya, kini Ukraina tak memiliki kekuatan oposisi yang mampu mengimbangi pemerintahan saat ini.

Awal bulan ini, Badan Intelijen Federal Swiss (FIS) menuduh Zelensky berusaha "secara politis melenyapkan" Wali Kota Kiev Vitaly Klitschko menjelang pemilu presiden tahun depan.

FIS mengutip "kecerdasan yang kredibel" untuk mengatakan bahwa Zelensky "menunjukkan sifat otoriter" yang dapat menyebabkan tekanan Barat, menurut laporan rahasia yang bocor ke outlet NZZ.