5 Tantangan 100 Hari Pertempuran di Sudan, Belum Ada Sinyal Perdamaian
Selasa, 25 Juli 2023 - 10:01 WIB
loading...
100 hari perang di Sudan belum menunjukkan akhir. Foto/Reuters
A
A
A
JAKARTA - Konflik Sudan sudah berlangsung selama 100 hari. Konflik tersebut telah menimbulkan korban jiwa yang menghancurkan, menyalakan kembali kekerasan etnis dan memicu kekhawatiran hal itu dapat mengguncang wilayah yang lebih luas.
Pada tanggal 15 April, persaingan antara tentara dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter meledak menjadi perang, mengubah Khartoum dan wilayah ibu kota yang lebih luas menjadi medan perang berdarah. Sejak saat itu, pertempuran juga menyebar ke wilayah Darfur yang dilanda konflik serta sebagian negara bagian Kordofan dan Nil Biru.
Serangkaian inisiatif diplomatik untuk menghentikan perang telah gagal memberikan hasil yang nyata karena pihak-pihak yang bersaing terkunci dalam pertempuran untuk bertahan hidup .
![5 Tantangan 100 Hari Pertempuran di Sudan, Belum Ada Sinyal Perdamaian]()
Foto/Reuters
Pada bulan Mei, kedua pihak yang bertikai setuju untuk mengirim tim negosiasi ke Jeddah, Arab Saudi, untuk memulai pembicaraan yang ditengahi oleh Riyadh dan Washington. Setidaknya 16 perjanjian gencatan senjata diikuti – masing-masing telah runtuh.
Laporan menunjukkan bahwa pembicaraan dapat dilanjutkan saat delegasi tentara kembali ke kota Saudi pada 15 Juli, tetapi sejauh ini belum ada pernyataan resmi yang dibuat.
Saat pembicaraan Jeddah gagal dan pertempuran berlanjut, Uni Afrika (AU) mengungkapkan rencananya sendiri.
Itu termasuk dimulainya dialog politik di antara aktor militer, sipil dan sosial negara tidak hanya untuk menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung, tetapi juga untuk mengatur pengaturan konstitusional untuk masa transisi dan pembentukan pemerintahan sipil.
Berbeda dengan pembicaraan Jeddah, KTT AU dihadiri oleh anggota koalisi sipil yang berbagi kekuasaan dengan militer sebelum Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, juga dikenal sebagai "Hemedti", mengatur kudeta pada tahun 2021 yang mengakhiri transisi rapuh negara menuju demokrasi.
Namun selain diselenggarakan tiga kali – pertemuan terakhir pada 1 Juni – dan mengeluarkan pernyataan yang luas, KTT tersebut belum memberikan hasil yang berarti.
Baca Juga: Tentara Sudan Bentrok dengan Paramiliter RSF di Darfur, Satu Keluarga Jadi Korban
Kemudian datang upaya negosiasi Otoritas Antarpemerintah untuk Pembangunan (IGAD).
Badan regional, yang terdiri dari delapan negara di sekitar Tanduk Afrika, membentuk komite kuartet – termasuk Kenya, Ethiopia, Djibouti, dan Sudan Selatan – untuk mengatasi krisis Sudan. Tetapi pertemuan IGAD pada 10 Juli diboikot oleh delegasi militer, yang menuduh sponsor utama kuartet itu, Kenya, kurang memihak.
Pada tanggal 15 April, persaingan antara tentara dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter meledak menjadi perang, mengubah Khartoum dan wilayah ibu kota yang lebih luas menjadi medan perang berdarah. Sejak saat itu, pertempuran juga menyebar ke wilayah Darfur yang dilanda konflik serta sebagian negara bagian Kordofan dan Nil Biru.
Serangkaian inisiatif diplomatik untuk menghentikan perang telah gagal memberikan hasil yang nyata karena pihak-pihak yang bersaing terkunci dalam pertempuran untuk bertahan hidup .
Berikut adalah 5 tantangan utama dalam 100 hari pertempuran di Sudan.
1. Negosiasi Perdamaian Menemui Jalan Buntu
Foto/Reuters
Pada bulan Mei, kedua pihak yang bertikai setuju untuk mengirim tim negosiasi ke Jeddah, Arab Saudi, untuk memulai pembicaraan yang ditengahi oleh Riyadh dan Washington. Setidaknya 16 perjanjian gencatan senjata diikuti – masing-masing telah runtuh.
Laporan menunjukkan bahwa pembicaraan dapat dilanjutkan saat delegasi tentara kembali ke kota Saudi pada 15 Juli, tetapi sejauh ini belum ada pernyataan resmi yang dibuat.
Saat pembicaraan Jeddah gagal dan pertempuran berlanjut, Uni Afrika (AU) mengungkapkan rencananya sendiri.
Itu termasuk dimulainya dialog politik di antara aktor militer, sipil dan sosial negara tidak hanya untuk menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung, tetapi juga untuk mengatur pengaturan konstitusional untuk masa transisi dan pembentukan pemerintahan sipil.
Berbeda dengan pembicaraan Jeddah, KTT AU dihadiri oleh anggota koalisi sipil yang berbagi kekuasaan dengan militer sebelum Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, juga dikenal sebagai "Hemedti", mengatur kudeta pada tahun 2021 yang mengakhiri transisi rapuh negara menuju demokrasi.
Namun selain diselenggarakan tiga kali – pertemuan terakhir pada 1 Juni – dan mengeluarkan pernyataan yang luas, KTT tersebut belum memberikan hasil yang berarti.
Baca Juga: Tentara Sudan Bentrok dengan Paramiliter RSF di Darfur, Satu Keluarga Jadi Korban
Kemudian datang upaya negosiasi Otoritas Antarpemerintah untuk Pembangunan (IGAD).
Badan regional, yang terdiri dari delapan negara di sekitar Tanduk Afrika, membentuk komite kuartet – termasuk Kenya, Ethiopia, Djibouti, dan Sudan Selatan – untuk mengatasi krisis Sudan. Tetapi pertemuan IGAD pada 10 Juli diboikot oleh delegasi militer, yang menuduh sponsor utama kuartet itu, Kenya, kurang memihak.
Lihat Juga :
