Presiden Korsel: Kementerian Unifikasi Terlalu Lunak terhadap Korut
loading...
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol meminta kementerian unifikasi tidak terlalu lunak dengan Korea Selatan. Foto/Reuters
A
A
A
SEOUL - Setelah menunjuk menteri unifikasi baru, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan pada Minggu (02/7/2023) bahwa kementerian itu terlalu fokus pada pemberian bantuan untuk Korea Utara (Korut) di masa lalu dan perlu diubah.
Menteri unifikasi yang baru Kim Yung-ho dikenal seorang sarjana konservatif dan pengkritik keras pelanggaran hak asasi manusia di Korut, yang ingin disorot oleh Yoon di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea.
"Kementerian Unifikasi telah bertindak seperti kementerian bantuan Korut dan itu salah," kata Yoon dilansir Reuters. "Sudah waktunya kementerian unifikasi berubah."
Yoon mengatakan kementerian unifikasi seharusnya tidak lagi bertindak seperti lembaga pendukung Korut.
Yoon juga mendesak kementerian unifikasi untuk membela nilai-nilai demokrasi liberal dan mengatakan penyatuan harus membawa "kehidupan manusia yang lebih baik dan lebih baik" bagi orang-orang di Selatan dan Utara.
"Mulai sekarang, kementerian unifikasi harus menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya, sesuai dengan prinsip konstitusional bahwa unifikasi harus berdasarkan tatanan demokrasi liberal," kata Yoon. "Penyatuan yang kita kejar harus menjadi penyatuan di mana semua orang dari Selatan dan Utara menikmati kehidupan yang lebih baik dan diperlakukan lebih baik sebagai manusia."
Pada tahun 2019, Kim menulis di kolom online bahwa jalan menuju penyatuan akan terbuka setelah "rezim pemimpin Korea Utara Kim Jong Un digulingkan dan Korea Utara dibebaskan".
Seorang pejabat tinggi dari kantor Yoon menjelaskan: "Kementerian Unifikasi sebagian besar akan menganalisis dan menanggapi tren terbaru di Korea Utara dan juga menangani masalah hak asasi manusia Korea Utara."
Kim Yung-ho, seorang ilmuwan konservatif yang dicalonkan untuk posisi menteri Jumat, telah berbicara tentang perlunya menekan Korut dengan menyoroti pelanggaran hak asasi manusia dalam rezim rahasia dan mengatakan hak asasi manusia Korea Utara harus diprioritaskan dalam kebijakan antar-Korea Seoul.
Kritikus percaya penunjukan Kim, setelah diselesaikan dalam sidang konfirmasi parlemen, dapat melemahkan peran kementerian unifikasi, yang memprioritaskan mencari pertukaran dan rekonsiliasi dengan Korea Utara.
Menteri unifikasi yang baru Kim Yung-ho dikenal seorang sarjana konservatif dan pengkritik keras pelanggaran hak asasi manusia di Korut, yang ingin disorot oleh Yoon di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea.
"Kementerian Unifikasi telah bertindak seperti kementerian bantuan Korut dan itu salah," kata Yoon dilansir Reuters. "Sudah waktunya kementerian unifikasi berubah."
Yoon mengatakan kementerian unifikasi seharusnya tidak lagi bertindak seperti lembaga pendukung Korut.
Yoon juga mendesak kementerian unifikasi untuk membela nilai-nilai demokrasi liberal dan mengatakan penyatuan harus membawa "kehidupan manusia yang lebih baik dan lebih baik" bagi orang-orang di Selatan dan Utara.
"Mulai sekarang, kementerian unifikasi harus menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya, sesuai dengan prinsip konstitusional bahwa unifikasi harus berdasarkan tatanan demokrasi liberal," kata Yoon. "Penyatuan yang kita kejar harus menjadi penyatuan di mana semua orang dari Selatan dan Utara menikmati kehidupan yang lebih baik dan diperlakukan lebih baik sebagai manusia."
Pada tahun 2019, Kim menulis di kolom online bahwa jalan menuju penyatuan akan terbuka setelah "rezim pemimpin Korea Utara Kim Jong Un digulingkan dan Korea Utara dibebaskan".
Seorang pejabat tinggi dari kantor Yoon menjelaskan: "Kementerian Unifikasi sebagian besar akan menganalisis dan menanggapi tren terbaru di Korea Utara dan juga menangani masalah hak asasi manusia Korea Utara."
Kim Yung-ho, seorang ilmuwan konservatif yang dicalonkan untuk posisi menteri Jumat, telah berbicara tentang perlunya menekan Korut dengan menyoroti pelanggaran hak asasi manusia dalam rezim rahasia dan mengatakan hak asasi manusia Korea Utara harus diprioritaskan dalam kebijakan antar-Korea Seoul.
Kritikus percaya penunjukan Kim, setelah diselesaikan dalam sidang konfirmasi parlemen, dapat melemahkan peran kementerian unifikasi, yang memprioritaskan mencari pertukaran dan rekonsiliasi dengan Korea Utara.
(ahm)
Explore More