Inggris Alokasikan Rp478 Miliar untuk Perkuat Keamanan Siber Ukraina

LONDON - Pemerintah Inggris akan mengalokasikan 25 juta pound (sekitar Rp478 miliar) dalam dua tahun ke depan untuk memperkuat keamanan siber di Ukraina . Hal itu diungkapkan Kantor Perdana Menteri Inggris dalam pernyataannya, Sabtu (17/6/2023).

Seperti dilaporkan kantor berita TASS, menurut pernyataan tersebut, pendanaan itu akan memungkinkan untuk melindungi infrastruktur penting Ukraina dan layanan penting dengan memperkuat kemampuan keamanan siber Ukraina, yang akan memungkinkan untuk mendeteksi potensi ancaman dunia maya dari Rusia dan menanggapinya.



Program Cyber Ukraina (UCP) adalah proyek Inggris, yang diumumkan oleh Inggris. Proyek ini awalnya mengalokasikan sekitar USD8,14 juta, tahun lalu. Tahap kedua pendanaan menyiratkan bahwa Inggris akan menyediakan 16 juta pound, sementara sekutu barat Kiev lainnya akan menyediakan 9 juta pound.

Menurut Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak, yang dikutip dalam pernyataan tersebut, Rusia diduga berupaya menyerang infrastruktur siber Ukraina, yang menjalankan fungsi yang sangat penting: mulai dari operasi perbankan hingga pasokan listrik.

Sementara itu, Ukraina juga meminta Inggris untuk menjatuhkan sanksi baru pada Federasi Rusia, menargetkan produsen rudal. Penasihat kantor Presiden Ukraina Vladislav Vlasyuk mengatakan kepada mingguan Observer, bahwa daftar 6 perusahaan dan lembaga penelitian Rusia, yang menurut Kiev, dapat menjadi sasaran kebijakan sanksi Barat, telah diserahkan kepada pemerintah Inggris.



"Pengamat memahami bahwa laporan intelijen Ukraina menunjukkan tingkat produksi rudal Rusia telah berlipat ganda dalam beberapa bulan terakhir. Ukraina telah memberi pemerintah Inggris nama enam perusahaan Rusia dan lembaga penelitian yang terlibat dalam produksi rudal yang katanya belum diberi sanksi, " tulis surat kabar itu.

Vlasiuk juga mengatakan, Ukraina ingin Inggris dan negara lain "memperluas sanksi terhadap oligarki, propagandis, dan negara Rusia". Menurutnya, pemerintah Inggris baru-baru ini diberikan daftar sekitar 20 pebisnis dan propagandis yang menurut pemerintah Ukraina harus diberi sanksi. Ia juga menginginkan lebih banyak bank Rusia ditambahkan ke daftar sanksi.

Dia juga menekankan bahwa Inggris harus mengikuti jejak Kanada dalam memperkenalkan peraturan baru yang memungkinkan pihak berwenang untuk menyita dan mendistribusikan kembali aset individu dan entitas yang terkena sanksi.



Pemerintah Inggris mengatakan pada bulan Maret bahwa mereka telah membekukan lebih dari 18 miliar aset Rusia dan sedang mempertimbangkan untuk menyitanya, kata Pengamat.

"Pasti Rusia yang dimintai pertanggungjawaban dan harus membayar. Aset yang ada di sini di Inggris dan yurisdiksi lain mudah diakses. Kami ingin melihat yang disita dan dikirim ke Ukraina untuk rekonstruksi," kata Vlasiuk.