6 Kebijakan Kontroversial Pangeran Mohammed Bin Salman yang Buat AS Murka
Selasa, 06 Juni 2023 - 10:54 WIB
loading...
A
A
A
The 2022 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Trends in International Arms Transfers Report mencatat bahwa, dari 2018-2022, Arab Saudi adalah importir senjata terbesar kedua di dunia, menyumbang 9,8% dari impor senjata global selama periode itu, dengan AS. memasok 78% pembelian Arab Saudi.
Pieter Wezeman dari SIPRI mengungkapkan, Arab Saudi bertujuan untuk mendiversifikasi pemasok senjatanya untuk memperluas dan memperdalam jaringan politik internasionalnya guna meminimalkan efek pembatasan penjualan senjata Barat. Asia Times melaporkan pada Februari 2022 bahwa dorongan Arab Saudi untuk menemukan pemasok senjata selain dari AS mungkin didorong oleh penarikan yang menghancurkan dari Afghanistan, kesalahan kebijakan luar negeri di Irak dan Suriah, pendekatan yang berubah-ubah ke Iran, dan pergeseran kebijakan strategis dari Timur Tengah ke Pasifik. Pembelian senjata Arab Saudi dari AS juga telah dikritik karena bermotivasi politik, terlalu mahal dan tidak sesuai dengan kebutuhan strategis Saudi.
![6 Kebijakan Kontroversial Pangeran Mohammed Bin Salman yang Buat AS Murka]()
Foto/Reuters
Sejak pertengahan 2022 silam, Presiden Biden menunjukkan kemarahan kepada penguasa de facto Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Biden gagal membujuk produsen minyak terbesar dunia itu untuk meningkatkan produksi dan mengimbangi kenaikan biaya bahan bakar akibat invasi Rusia ke Ukraina. Sebaliknya, minggu lalu, Arab Saudi dan negara-negara penghasil minyak sekutunya dalam kelompok OPEC+ – termasuk Rusia – menyetujui pengurangan pasokan yang mengejutkan yang akan mendorong harga naik.
Padahal, Biden berulang kali Biden mengancam tentang “konsekuensi” yang tidak ditentukan untuk keputusan OPEC+. AS mengancam pembekuan satu tahun pada semua penjualan senjata. Pangeran Mohammed bin Salman justru menjadikan ancaman itu sebagai peluang untuk mendekati China dan membeli senjata dari Beijing.
OPEC sebagai Organisasi Negara Pengekspor Minyak didirikan pada 1960 berusaha menaikkan harga minyak sebagai tanggapan atas pembatasan impor AS dan pengaruh besar perusahaan minyak dan gas multinasional. Saat ini, ada 13 negara anggota, dengan Arab Saudi yang paling berpengaruh. Rusia adalah bagian dari kelompok eksportir minyak yang diperluas, OPEC+, yang didirikan pada 2016 sebagai cara untuk menghadapi tantangan baru yang besar terhadap kemampuan OPEC untuk mengendalikan pasar, mulai dari munculnya AS sebagai eksportir utama hingga pertumbuhan energi terbarukan. .
"Bahkan di dalam OPEC+, akan ada beberapa keresahan," kata Dr Neil Quilliam dari thinktank Chatham House, dilansir The Guardian. “Tidak diragukan lagi akan ada kegelisahan di antara negara-negara anggota tentang kekuatan respons AS, bahkan jika para anggota setuju dengan prakiraan pasar yang membuat Arab Saudi memenangkan posisi ini. Kuwait, misalnya, yang terus menjunjung tinggi hubungannya dengan AS, tidak diragukan lagi akan terkesima dengan situasi saat ini," paparnya.
Sikap Riyadh terhadap perang di Ukraina memberikan contoh lain dari tindakan penyeimbangan ini. Pada akhir Februari 2023 , Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengunjungi Kyiv dan menawarkan Presiden Volodymyr Zelensky paket bantuan kemanusiaan senilai USD400 juta, yang sangat menyenangkan Washington.
Tak berhenti sampai di situ. Dua minggu kemudian, Pangeran Faisal sama bertemu dengan mitranya dari Rusia, Sergei Lavrov, di Moskow dan menawarkan mediasi Saudi dalam konflik tersebut.
Pieter Wezeman dari SIPRI mengungkapkan, Arab Saudi bertujuan untuk mendiversifikasi pemasok senjatanya untuk memperluas dan memperdalam jaringan politik internasionalnya guna meminimalkan efek pembatasan penjualan senjata Barat. Asia Times melaporkan pada Februari 2022 bahwa dorongan Arab Saudi untuk menemukan pemasok senjata selain dari AS mungkin didorong oleh penarikan yang menghancurkan dari Afghanistan, kesalahan kebijakan luar negeri di Irak dan Suriah, pendekatan yang berubah-ubah ke Iran, dan pergeseran kebijakan strategis dari Timur Tengah ke Pasifik. Pembelian senjata Arab Saudi dari AS juga telah dikritik karena bermotivasi politik, terlalu mahal dan tidak sesuai dengan kebutuhan strategis Saudi.
5. Opec+
Foto/Reuters
Sejak pertengahan 2022 silam, Presiden Biden menunjukkan kemarahan kepada penguasa de facto Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Biden gagal membujuk produsen minyak terbesar dunia itu untuk meningkatkan produksi dan mengimbangi kenaikan biaya bahan bakar akibat invasi Rusia ke Ukraina. Sebaliknya, minggu lalu, Arab Saudi dan negara-negara penghasil minyak sekutunya dalam kelompok OPEC+ – termasuk Rusia – menyetujui pengurangan pasokan yang mengejutkan yang akan mendorong harga naik.
Padahal, Biden berulang kali Biden mengancam tentang “konsekuensi” yang tidak ditentukan untuk keputusan OPEC+. AS mengancam pembekuan satu tahun pada semua penjualan senjata. Pangeran Mohammed bin Salman justru menjadikan ancaman itu sebagai peluang untuk mendekati China dan membeli senjata dari Beijing.
OPEC sebagai Organisasi Negara Pengekspor Minyak didirikan pada 1960 berusaha menaikkan harga minyak sebagai tanggapan atas pembatasan impor AS dan pengaruh besar perusahaan minyak dan gas multinasional. Saat ini, ada 13 negara anggota, dengan Arab Saudi yang paling berpengaruh. Rusia adalah bagian dari kelompok eksportir minyak yang diperluas, OPEC+, yang didirikan pada 2016 sebagai cara untuk menghadapi tantangan baru yang besar terhadap kemampuan OPEC untuk mengendalikan pasar, mulai dari munculnya AS sebagai eksportir utama hingga pertumbuhan energi terbarukan. .
"Bahkan di dalam OPEC+, akan ada beberapa keresahan," kata Dr Neil Quilliam dari thinktank Chatham House, dilansir The Guardian. “Tidak diragukan lagi akan ada kegelisahan di antara negara-negara anggota tentang kekuatan respons AS, bahkan jika para anggota setuju dengan prakiraan pasar yang membuat Arab Saudi memenangkan posisi ini. Kuwait, misalnya, yang terus menjunjung tinggi hubungannya dengan AS, tidak diragukan lagi akan terkesima dengan situasi saat ini," paparnya.
6. Mencoba Menjadi Penyeimbang
Sikap Riyadh terhadap perang di Ukraina memberikan contoh lain dari tindakan penyeimbangan ini. Pada akhir Februari 2023 , Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengunjungi Kyiv dan menawarkan Presiden Volodymyr Zelensky paket bantuan kemanusiaan senilai USD400 juta, yang sangat menyenangkan Washington.
Tak berhenti sampai di situ. Dua minggu kemudian, Pangeran Faisal sama bertemu dengan mitranya dari Rusia, Sergei Lavrov, di Moskow dan menawarkan mediasi Saudi dalam konflik tersebut.
(ahm)
Lihat Juga :
