6 Kebijakan Kontroversial Pangeran Mohammed Bin Salman yang Buat AS Murka

RIYADH - 2023 menjadi tahun penting dalam sejarah diplomasi Arab Saudi . Berbagai kebijakan luar negeri yang dibuat putra makhkota Arab Saudi Mohammed Bin Salman perubahan signifikan.

Apa yang dilakukan Pangeran Mohammed Bin Salman merupakan provokasi bagi Amerika Serikat (AS), pelindung tradisional Saudi.

“Apa yang kita saksikan adalah awal dari strategi baru Arab Saudi, tekad mereka untuk mengambil keuntungan penuh dari dunia multipolar yang menggantikan era dominasi Amerika,” kata Cinzia Bianco, spesialis Teluk di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri. "Ini diversifikasi strategis, cara menyebarkan taruhan untuk menutupi diri mereka sendiri dengan lebih baik," katanya dilansir Lemonde.

Berikut 6 kebijakan kontroversial Pangeran Mohammed Bin Salman yang membuat AS marah dan murka.

1. Menyambut Nicolas Maduro

Foto/Reuters

Venezuela Presiden Nicolas Maduro berkunjung ke Arab Saudi dan disambut hangat oleh Mohammed bin Salman. Itu sebagai upaya Saudi memperluas jangkauan diplomatiknya di luar aliansi tradisional Barat.

Maduro merupakan musuh AS terbaru yang mengunjungi Arab Saudi ketika kerajaan itu membangun kembali aliansi tanpa restu dari Amerika Serikat, sekutu lamanya. Kunjungan Maduro dilakukan sehari sebelum Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mendarat di Arab Saudi untuk melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Saudi.

2. Memeluk Bashar Al-Assad

Foto/Reuters

Saudi mengakhiri isolasi rezim Presiden Suriah Bashar Al-Assad yang dianggap bertanggung jawab atas kematian lebih dari 300.000 warga sipil dan jutaan orang mengungsi dalam perang saudara di negara itu. Damaskus juga mengumumkan keputusan untuk melanjutkan misi diplomatiknya di Kerajaan Arab Saudi setelah 11 tahun setelah kedutaan besar.

Liga Arab yang beranggotakan 22 negara setuju untuk memulihkan Suriah, mengakhiri penangguhan 12 tahun dan mengambil langkah lain untuk membawa Presiden Suriah Bashar Assad, paria regional lama, kembali ke posisi semula. Suriah secara luas dijauhi oleh pemerintah Arab atas tindakan brutal pemerintah Assad terhadap pengunjuk rasa dalam pemberontakan 2011 yang berubah menjadi perang saudara. Kerusakan hubungan memuncak dengan Suriah digulingkan dari Liga Arab.

2. Bersandar pada Rusia

Foto/Reuters

Pada Maret 2023, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan bahwa Arab Saudi berusaha untuk memperkuat dan mengembangkan hubungan dengan Rusia di semua tingkatan. Rusia juga menyambut baik minat Arab Saudi yang meningkat untuk berpartisipasi aktif tidak hanya dalam penyelesaian masalah regional tetapi juga masalah di tingkat internasional.

3. Makin Mesra dengan Iran

Foto/Reuters

Rivalitas antara Iran dan Arab Saudi diperkirakan akan berakhir. Kedua negara itu akan menjalin rekonsiliasi dengan memulihkan hubungan diplomatik setelah keretakan selama tujuh tahun. Itu bertujuan membangun stabilitas regional dan setuju untuk mengejar kerja sama ekonomi. Hal tersebut membuat Washington marah.

Pemahaman terbaru semakin menurunkan kemungkinan konflik bersenjata antara saingan, baik secara langsung maupun dalam konflik proksi di sekitar kawasan. Itu bisa mendukung upaya para diplomat untuk mengakhiri perang panjang di Yaman, konflik di mana Iran dan Arab Saudi mengakar kuat.

Namun masih harus dilihat sejauh mana upaya rekonsiliasi akan berkembang. Persaingan berawal dari revolusi 1979 yang menggulingkan monarki dukungan Barat Iran, dan dalam beberapa tahun terakhir kedua negara telah mendukung kelompok bersenjata dan faksi politik yang bersaing di seluruh wilayah.

4. Membeli Senjata dari China

Foto/Reuters

Para pemimpin Saudi sangat ingin menekankan China sekarang adalah "pemain utama dalam keamanan dan stabilitas Teluk.

China siap untuk masuk ke pasar senjata Timur Tengah melalui kesepakatan besar dengan Arab Saudi. Padahal, selama beberapa dekade, Saudi secara tradisional mengandalkan AS untuk pembelian besar-besaran mereka.

South China Morning Post (SCMP) melaporkan bulan ini bahwa Industri Militer Arab Saudi (SAMI) sedang dalam pembicaraan dengan China North Industries Group Corporation (Norinco) tentang mengakuisisi drone Sky Saker FX80 dan CR500 vertical take-off and landing (VTOL) buatan China , Cruise Dragon 5 dan 10 loitering munitions dan sistem HQ-17AE short-range air defense (SHORAD).

The 2022 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Trends in International Arms Transfers Report mencatat bahwa, dari 2018-2022, Arab Saudi adalah importir senjata terbesar kedua di dunia, menyumbang 9,8% dari impor senjata global selama periode itu, dengan AS. memasok 78% pembelian Arab Saudi.

Pieter Wezeman dari SIPRI mengungkapkan, Arab Saudi bertujuan untuk mendiversifikasi pemasok senjatanya untuk memperluas dan memperdalam jaringan politik internasionalnya guna meminimalkan efek pembatasan penjualan senjata Barat. Asia Times melaporkan pada Februari 2022 bahwa dorongan Arab Saudi untuk menemukan pemasok senjata selain dari AS mungkin didorong oleh penarikan yang menghancurkan dari Afghanistan, kesalahan kebijakan luar negeri di Irak dan Suriah, pendekatan yang berubah-ubah ke Iran, dan pergeseran kebijakan strategis dari Timur Tengah ke Pasifik. Pembelian senjata Arab Saudi dari AS juga telah dikritik karena bermotivasi politik, terlalu mahal dan tidak sesuai dengan kebutuhan strategis Saudi.

5. Opec+

Foto/Reuters

Sejak pertengahan 2022 silam, Presiden Biden menunjukkan kemarahan kepada penguasa de facto Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Biden gagal membujuk produsen minyak terbesar dunia itu untuk meningkatkan produksi dan mengimbangi kenaikan biaya bahan bakar akibat invasi Rusia ke Ukraina. Sebaliknya, minggu lalu, Arab Saudi dan negara-negara penghasil minyak sekutunya dalam kelompok OPEC+ – termasuk Rusia – menyetujui pengurangan pasokan yang mengejutkan yang akan mendorong harga naik.

Padahal, Biden berulang kali Biden mengancam tentang “konsekuensi” yang tidak ditentukan untuk keputusan OPEC+. AS mengancam pembekuan satu tahun pada semua penjualan senjata. Pangeran Mohammed bin Salman justru menjadikan ancaman itu sebagai peluang untuk mendekati China dan membeli senjata dari Beijing.

OPEC sebagai Organisasi Negara Pengekspor Minyak didirikan pada 1960 berusaha menaikkan harga minyak sebagai tanggapan atas pembatasan impor AS dan pengaruh besar perusahaan minyak dan gas multinasional. Saat ini, ada 13 negara anggota, dengan Arab Saudi yang paling berpengaruh. Rusia adalah bagian dari kelompok eksportir minyak yang diperluas, OPEC+, yang didirikan pada 2016 sebagai cara untuk menghadapi tantangan baru yang besar terhadap kemampuan OPEC untuk mengendalikan pasar, mulai dari munculnya AS sebagai eksportir utama hingga pertumbuhan energi terbarukan. .

"Bahkan di dalam OPEC+, akan ada beberapa keresahan," kata Dr Neil Quilliam dari thinktank Chatham House, dilansir The Guardian. “Tidak diragukan lagi akan ada kegelisahan di antara negara-negara anggota tentang kekuatan respons AS, bahkan jika para anggota setuju dengan prakiraan pasar yang membuat Arab Saudi memenangkan posisi ini. Kuwait, misalnya, yang terus menjunjung tinggi hubungannya dengan AS, tidak diragukan lagi akan terkesima dengan situasi saat ini," paparnya.

6. Mencoba Menjadi Penyeimbang

Sikap Riyadh terhadap perang di Ukraina memberikan contoh lain dari tindakan penyeimbangan ini. Pada akhir Februari 2023 , Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengunjungi Kyiv dan menawarkan Presiden Volodymyr Zelensky paket bantuan kemanusiaan senilai USD400 juta, yang sangat menyenangkan Washington.

Tak berhenti sampai di situ. Dua minggu kemudian, Pangeran Faisal sama bertemu dengan mitranya dari Rusia, Sergei Lavrov, di Moskow dan menawarkan mediasi Saudi dalam konflik tersebut.