Gencatan Senjata Masuki Hari Kedua, Sudan Relatif Tenang

KHARTOUM - Suasana tenang relatif terjadi di Sudan memasuki hari kedua Selasa (23/5/2023) gencatan senjata selama seminggu. Ini meningkatkan harapan jeda dalam pertempuran bahkan ketika saksi melaporkan mendengar beberapa tembakan di Ibu Kota Khartoum.

Setelah lima minggu pertempuran sengit antara tentara dan paramiliter Pasukan Pendukung Cepat (RSF), faksi-faksi yang bertikai pada hari Sabtu menyetujui gencatan senjata selama tujuh hari yang dimulai pada pukul 21.45 waktu setempat pada hari Senin. Kesepakatan ini bertujuan untuk memungkinkan pengiriman bantuan.

Kesepakatan gencatan senjata telah meningkatkan harapan akan jeda dalam perang yang telah mendorong hampir 1,1 juta orang meninggalkan rumah mereka, termasuk lebih dari 250.000 orang yang telah melarikan diri ke negara-negara tetangga, mengancam untuk mengacaukan wilayah yang bergejolak.



Meskipun pertempuran berlanjut melalui gencatan senjata sebelumnya, ini adalah yang pertama disetujui secara resmi setelah negosiasi.

Kesepakatan gencatan senjata untuk pertama kalinya mencakup mekanisme pemantauan yang melibatkan tentara dan RSF serta perwakilan dari Arab Saudi dan Amerika Serikat, yang menjadi perantara kesepakatan setelah pembicaraan di Jeddah.

Sesaat sebelum gencatan senjata mulai berlaku, RSF merilis pesan audio dari komandannya Mohamed Hamdan Dagalo, yang dikenal sebagai Hemedti, di mana dia berterima kasih kepada Arab Saudi dan AS tetapi mendesak anak buahnya untuk meraih kemenangan.

"Kami tidak akan mundur sampai kami mengakhiri kudeta ini," katanya seperti dikutip dari Al Arabiya.



Kedua belah pihak saling menuduh upaya perebutan kekuasaan di awal konflik yang pecah pada 15 April lalu.

Utusan PBB untuk Sudan pada hari Senin memperingatkan tentang meningkatnya "etnisisasi" konflik militer dan potensi dampaknya terhadap negara-negara tetangga.

“Etnisisasi yang berkembang dari konflik berisiko melanda negara dalam konflik yang berkepanjangan, dengan implikasi bagi kawasan itu,” kata Volker Perthes dalam pengarahan di Dewan Keamanan PBB.