5 Fakta tentang PM sementara Afghanistan, Salah Satunya Jago Diplomasi
Kamis, 18 Mei 2023 - 21:35 WIB
loading...
Maulvi Abdul Kabir ditunjuk sebagai perdana menteri sementara Afghanistan. Foto/Al Jazeera
A
A
A
KABUL - Taliban , penguasa Afghanistan, telah menunjuk Maulvi Abdul Kabir, yang memainkan peranan penting dalam Kesepakatan Doha 2020 dengan Amerika Serikat (AS) sebagai perdana menteri (PM) sementara.
Kabir menggantikan Mullah Mohammad Hasan Akhund, 78, yang sudah menjabat sebagai PM pemerintahan sementara Afghanistan sejak Taliban berkuasa pada Agustus 2021.
Penunjukkan Kabir langsung datang dari pemimpin tertinggi Taliban Hibatullah Akhunzada.
Siapa sebenarnya Kabir? Berikut 5 fakta tentang Kabir yang akan menjadi pemimpin baru Afghanistan.
Baca Juga: Masuk Daftar Hitam PBB, Sosok Ini Ditunjuk Taliban Jadi PM Afghanistan
1. Mendapatkan Sanksi PBB
Sebenarnya, Kabir, 60, berada dalam status mendapatkan sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sejak 2001. Dewan Keamanan PBB memberikan sanksi kepada Kabir pada Januari 2001 atas peranannya aktif dalam rezim Taliban.
“Dia (Akhund) dalam posisi tidak sejak sejak beberapa pekan lalu. Dia digantikan Kabir hingga dinyatakan sembuh,” kata Sohail Shaheen, kepala kantor politik Taliban, di Doha, dilansir Al Jazeera.
Sebelumnya, Zabihullah Mujahid, juru bicara Pemerintah Afghanistan, mengatakan penunjukkan Kabir untuk menjalankan proses rutin pemerintahan ketika Akhund dalam kondisi perawatan dan membutuhkan istirahat.
2. Milisi Berpengalaman
Kabir memegang posisi krusial dalam pemerintahan Taliban saat ini dan sebelumnya.
Kabir pernah menjabat sebagai PM rezim Taliban pada 1996-2001. Pendiri Taliban, Mullah Omar, menunjuk Kabir dalam dewan kepemimpinan tinggi.
Dia berlindung di Pakistan setelah pemerintahan Taliban digulingkan saat invasi Amerika Serikat (AS) pada 2001.
Milisi yang berasal dari etnik Pashtun itu juga pernah menjadi deputi politik pada pemerintahan Akhund.
Kabir lahir di wilayah Baghlan utara sekitar 262 km sebelah utara Kabul, ibu kota Afghanistan.
3. Bukan Konflik Internal Taliban
Para pemimpin Taliban membantah penunjukkan Kabir terkait dengan konflik internal dalam kubu organisasi tersebut. Sebelumnya, muncul isu tentang pemisahan zona waktu antara Kabul dan Kandahar, hal itu memicu spekulasi pertarungan dan perebutan kekuasaan di internal Taliban. Tapi, Taliban sendiri membantahnya.
Baca Juga: PBB Desak Taliban Setop Hukuman Mati, Cambuk, dan Rajam
4. Jago Berdiplomasi
Analis menyatakan kemampuan diplomasi dan bernegosiasi dengan negara lain menjadikan Taliban menunjuk Kabir sebagai pemimpin sementara.
“Kabir memiliki kedekatan dengan Pakistan dan aktif dalam perundingan di Doha, sehingga dia memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan lebih manis dengan pemerintahan asing,” kata Arif Rafiq, pakar politik Asia Selatan. Namun demikian, kata dia, perubahan tersebut tidak akan menunjukkan perubahan signifikan dalam kebijakan domestik dan luar negeri.
5. Membuka Isolasi terhadap Afghanistan
Pemerintahan Taliban tetap terisolasi, karena tak ada negara yang mengakuinya. Mereka mendesak negara Barat mencabut sanksi.
Tapi, Amerika Serikat dan Eropa meminta pemerintahan Taliban agar lebih inklusif. Hanya saja, permintaan tersebut belum dipenuhi Taliban.
“Perubahan kebijakan terhadap hak perempuan sepertinya tak bisa dipenuhi dengan penunjukkan Kabir,” kata Faiz Zaland, dosen di Universitas Kabul. Dia mengatakan, Kabir tidak memiliki pengaruh substansial dalam kebijakan luar negeri Taliban.
Kabir menggantikan Mullah Mohammad Hasan Akhund, 78, yang sudah menjabat sebagai PM pemerintahan sementara Afghanistan sejak Taliban berkuasa pada Agustus 2021.
Penunjukkan Kabir langsung datang dari pemimpin tertinggi Taliban Hibatullah Akhunzada.
Siapa sebenarnya Kabir? Berikut 5 fakta tentang Kabir yang akan menjadi pemimpin baru Afghanistan.
Baca Juga: Masuk Daftar Hitam PBB, Sosok Ini Ditunjuk Taliban Jadi PM Afghanistan
1. Mendapatkan Sanksi PBB
Sebenarnya, Kabir, 60, berada dalam status mendapatkan sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sejak 2001. Dewan Keamanan PBB memberikan sanksi kepada Kabir pada Januari 2001 atas peranannya aktif dalam rezim Taliban.
“Dia (Akhund) dalam posisi tidak sejak sejak beberapa pekan lalu. Dia digantikan Kabir hingga dinyatakan sembuh,” kata Sohail Shaheen, kepala kantor politik Taliban, di Doha, dilansir Al Jazeera.
Sebelumnya, Zabihullah Mujahid, juru bicara Pemerintah Afghanistan, mengatakan penunjukkan Kabir untuk menjalankan proses rutin pemerintahan ketika Akhund dalam kondisi perawatan dan membutuhkan istirahat.
2. Milisi Berpengalaman
Kabir memegang posisi krusial dalam pemerintahan Taliban saat ini dan sebelumnya.
Kabir pernah menjabat sebagai PM rezim Taliban pada 1996-2001. Pendiri Taliban, Mullah Omar, menunjuk Kabir dalam dewan kepemimpinan tinggi.
Dia berlindung di Pakistan setelah pemerintahan Taliban digulingkan saat invasi Amerika Serikat (AS) pada 2001.
Milisi yang berasal dari etnik Pashtun itu juga pernah menjadi deputi politik pada pemerintahan Akhund.
Kabir lahir di wilayah Baghlan utara sekitar 262 km sebelah utara Kabul, ibu kota Afghanistan.
3. Bukan Konflik Internal Taliban
Para pemimpin Taliban membantah penunjukkan Kabir terkait dengan konflik internal dalam kubu organisasi tersebut. Sebelumnya, muncul isu tentang pemisahan zona waktu antara Kabul dan Kandahar, hal itu memicu spekulasi pertarungan dan perebutan kekuasaan di internal Taliban. Tapi, Taliban sendiri membantahnya.
Baca Juga: PBB Desak Taliban Setop Hukuman Mati, Cambuk, dan Rajam
4. Jago Berdiplomasi
Analis menyatakan kemampuan diplomasi dan bernegosiasi dengan negara lain menjadikan Taliban menunjuk Kabir sebagai pemimpin sementara.
“Kabir memiliki kedekatan dengan Pakistan dan aktif dalam perundingan di Doha, sehingga dia memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan lebih manis dengan pemerintahan asing,” kata Arif Rafiq, pakar politik Asia Selatan. Namun demikian, kata dia, perubahan tersebut tidak akan menunjukkan perubahan signifikan dalam kebijakan domestik dan luar negeri.
5. Membuka Isolasi terhadap Afghanistan
Pemerintahan Taliban tetap terisolasi, karena tak ada negara yang mengakuinya. Mereka mendesak negara Barat mencabut sanksi.
Tapi, Amerika Serikat dan Eropa meminta pemerintahan Taliban agar lebih inklusif. Hanya saja, permintaan tersebut belum dipenuhi Taliban.
“Perubahan kebijakan terhadap hak perempuan sepertinya tak bisa dipenuhi dengan penunjukkan Kabir,” kata Faiz Zaland, dosen di Universitas Kabul. Dia mengatakan, Kabir tidak memiliki pengaruh substansial dalam kebijakan luar negeri Taliban.
(ahm)
Lihat Juga :
