10 Negara yang Melarang Masuk Warga Negara Israel

LONDON - Banyak hal yang tidak mengasyikkan menjadi warga negara Israel , pasalnya banyak negara yang melarang warga negara zionis tersebut masuk ke wilayah mereka. Itu berkaitan dengan genosida dan penjajahan yang dilakukan Israel di Palestina.

Umumnya, negara yang melarang paspor Israel adalah dari Timur Tengah dan negara mayoritas Islam. Pelarangan warga Israel masuk ke suatu negara adalah suatu bentuk dukungan kepada Palestina.

10 Negara yang Melarang Masuk Warga Negara Israel

1. Aljazair

Aljazair merupakan negara di Afrika Utara yang melarang warga negara Israel masuk ke wilayahnya. Kedua negara tersebut tidak memiliki hubungan diplomatik dan tidak mengakui negara Israel.

2. Bangladesh

Bangladesh tidak mengakui negara Israel dan dengan tegas melarang warga negara Israel berkunjung ke negara tersebut. Mereka juga berulang kali menegaskan tidak akan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

3. Brunei

Brunei tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Namun, mereka mengakui Palestina sebagai negara berdaulatan.

4. Iran

Saat ini, Iran merupakan musuh utama Israel. Iran juga pernah melancarkan perang dengan mengirimkan ratusan drone dan misil ke wilayah Israel.

Melansir NPR, Iran telah bersikap bermusuhan terhadap Israel sejak revolusi 1979, dan retorika mereka yang konsisten adalah bahwa mereka percaya bahwa Israel adalah negara yang tidak sah dan harus diusir dari wilayah tersebut. Apa yang mereka coba capai adalah mengikis legitimasi Israel di seluruh dunia. Jadi ini telah menjadi strategi jangka panjang dan saya yakin Iran akan berhasil, terutama setelah 7 Oktober 2023.
5. Irak

Melansir Peace Research Center Prague, Irak berpartisipasi dengan negara-negara Arab lainnya dalam perang melawan negara Israel yang baru dibentuk selama Perang Arab-Israel pada tahun 1948. Irak adalah satu-satunya negara Arab yang tidak menandatangani perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri permusuhan yang disertai kekerasan pada tahun 1949.

Secara teknis, kedua negara tersebut masih dalam keadaan perang dan mereka belum menjalin hubungan diplomatik. Irak tidak mengakui negara Israel yang merdeka; oleh karena itu, masalah inti belum terselesaikan.

6. Kuwait

Melansir The Media Line, Menteri Luar Negeri Kuwait, Sheikh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah, telah menegaskan pendirian negaranya untuk tidak menormalisasi hubungan dengan Israel hingga negara Palestina yang berdaulat didirikan sesuai dengan resolusi internasional. Berbicara dalam sebuah konferensi pers, ia menekankan komitmen Kuwait terhadap isu utama kebijakan luar negerinya—dukungan terhadap perjuangan Palestina—dan menyebut serangan Israel di Gaza sebagai tindakan balasan.

Sheikh Salem menginginkan "penghentian segera kekerasan di Gaza," mendesak dukungan untuk wilayah tersebut dan mengadvokasi resolusi yang melibatkan "pembentukan negara Palestina yang merdeka berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967."

7. Lebanon

Melansir Council on Foreign Relations, hubungan Lebanon-Israel sudah tegang jauh sebelum pertempuran saat ini, yang dimulai sejak perang Israel melawan Hizbullah pada tahun 2006 dan intervensinya dalam Perang Saudara Lebanon tahun 1975–90. Perang Saudara Lebanon menewaskan lebih dari 150.000 orang dan menyoroti kesenjangan sosial ekonomi, politik identitas, dan distribusi kekuasaan yang tidak merata di Lebanon.

Di tengah-tengah masalah tersebut adalah masalah Palestina, yang signifikansinya dalam politik Lebanon sebagian berasal dari kebutuhan untuk mengatasi populasi pengungsi Palestina yang besar yang telah tinggal di Lebanon sejak tahun 1948. Israel semakin memperumit konflik pada tahun 1982 dengan menginvasi Lebanon dengan tujuan untuk melenyapkan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang, pada saat itu, beroperasi di Beirut.

8. Libya

Melansir Middle East Eye, hubungan Israel dengan para tokoh politik Libya bukanlah rahasia, bahkan hubungan tersebut sudah terjalin setidaknya satu dekade. Namun, pengungkapan publik dan resmi oleh menteri luar negeri Israel bahwa ia telah bertemu dengan mitranya dari Libya di Italia adalah yang pertama dari jenisnya, dan telah menyebabkan badai diplomatik, pada Agustus 2023.

Berbagai tokoh politik Libya mengecam pertemuan antara Najla al-Mangoush, anggota Pemerintah Persatuan Nasional (GNU) yang berpusat di Tripoli, dan Eli Cohen.

Mangoush dipecat dari jabatannya oleh Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah, dan kemudian melarikan diri dari negara itu ke Turki.