Thailand Memanas Jelang Pemilu, Jenderal Narongpan Janji Tak Lakukan Kudeta

Pheu Thai mendesak para pendukungnya untuk memberikan kemenangan telak untuk menghentikan militer dari mempertahankan kekuasaan, seperti yang terjadi pada 2019 ketika Prayut menggunakan dukungan senat untuk menjadi perdana menteri yang memimpin koalisi multi-partai yang kompleks.

Ribuan pendukung diperkirakan akan hadir pada kampanye terakhir yang ramai dan penuh warna untuk partai-partai utama.

Ini adalah dorongan besar terakhir dalam pemilu pertama sejak protes pro-demokrasi hampir tiga tahun lalu mengguncang kerajaan dengan seruan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk reformasi kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn yang sangat kaya.

Saingan oposisi utama Pheu Thai, Move Forward Party, tampaknya telah memanfaatkan sebagian besar energi gerakan protes yang dipimpin kaum muda, yang menyuarakan ketidakpuasan mendalam terhadap sistem politik lama.

Prayut (69) menyebut dirinya sebagai pria dengan pengalaman yang dibutuhkan untuk memimpin negara melalui masa-masa yang penuh gejolak.

Tapi dia telah mengawasi stagnasi ekonomi dan lonjakan besar-besaran dalam penggunaan undang-undang penistaan kerajaan yang kejam.

Lebih dari 200 orang telah dituduh menghina monarki setelah protes tahun 2020.

Kelompok hak asasi manusia (HAM) menuduh pemerintah yang didukung militer Prayut menyalahgunakan undang-undang karena menindak perbedaan pendapat.

Thailand selama dua dekade terakhir telah terkunci dalam siklus protes jalanan, kudeta dan perintah pengadilan untuk membubarkan partai politik.

Hasil pemilu yang tidak jelas atau disengketakan dapat menyebabkan putaran baru demonstrasi dan ketidakstabilan, yang semakin menghambat pemulihan negara yang bergantung pada pariwisata itu dari pandemi Covid-19.