AS: Para Jenderal yang Bertikai di Sudan Setujui Gencatan Senjata 72 Jam

KHARTUM - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan, para jenderal yang bertikai di Sudan telah menyetujui gencatan senjata 72 jam mulai Selasa (25/4/2023). Gencatan senjata ini disetujui setelah 10 hari pertempuran yang menewaskan ratusan orang, melukai ribuan orang, dan memicu eksodus massal orang asing.

“Menyusul negosiasi yang intens selama 48 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Pendukung Cepat (RSF) telah setuju untuk menerapkan gencatan senjata nasional mulai tengah malam. 24 April, berlangsung selama 72 jam,” jelas Blinken, seperti dikutip dari AP.



Tawaran sebelumnya untuk menghentikan konflik gagal dilakukan. Pernyataan Blinken datang dua jam sebelum gencatan senjata diberlakukan mulai pukul 22.00 GMT Senin.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan sebelumnya bahwa Sudan berada di "tepi jurang" dan bahwa kekerasan "dapat menelan seluruh wilayah dan sekitarnya."

Pertempuran itu telah mengadu pasukan yang setia kepada panglima militer Abdel Fattah Al-Burhan melawan mantan wakilnya Mohamed Hamdan Daglo, yang memimpin RSF paramiliter. RSF muncul dari milisi Janjaweed yang dilepaskan oleh presiden Omar Al-Bashir di Darfur, yang menyebabkan tuduhan kejahatan perang terhadap Bashir dan lainnya.

Setidaknya 427 orang tewas dan lebih dari 3.700 terluka, menurut badan-badan PBB. “Di antara yang terakhir meninggal adalah asisten atase administrasi di kedutaan besar Kairo di Khartoum,” kata Kementerian Luar Negeri Mesir.



Pejabat tersebut tewas saat dalam perjalanan dari rumah ke kedutaan untuk menindaklanjuti prosedur evakuasi. Dilaporkan pula, lebih dari 4.000 orang telah meninggalkan negara itu dalam evakuasi terorganisir asing yang dimulai pada Sabtu.

Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia meluncurkan misi darurat untuk menyelamatkan staf kedutaan mereka dan warga negara yang berbasis di Sudan melalui jalan darat, udara, dan laut.

Tetapi jutaan orang Sudan tidak dapat melarikan diri dari salah satu negara termiskin di dunia, dengan sejarah kudeta militer. Mereka mencoba bertahan dari kekurangan air, makanan, obat-obatan dan bahan bakar yang akut serta pemadaman listrik dan internet.



Badan-badan PBB melaporkan beberapa warga sipil Sudan dapat melarikan diri “ke Chad, Mesir, dan Sudan Selatan.”

“Kamar mayat penuh. Mayat berserakan di jalan-jalan,” kata Attiya Abdallah, kepala serikat dokter, yang pada Senin melaporkan lebih banyak korban setelah lokasi di Khartoum selatan “dibom habis-habisan.”