PBB Instruksikan Staf di Afghanistan Tidak ke Kantor

NEW YORK - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menginstruksikan semua personelnya di Afghanistan untuk menjauh dari kantornya di negara itu. Instruksi itu dikeluarkan setelah Taliban melarang wanita Afghanistan bekerja dengan organisasi tersebut.

"Personil nasional PBB - wanita dan pria - telah diinstruksikan untuk tidak melapor ke kantor PBB, dengan pengecualian terbatas dan terkalibrasi yang dibuat untuk tugas-tugas penting," kata organisasi itu dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari CNN, Selasa (11/4/2023).

Itu terjadi setelah pria Afghanistan yang bekerja untuk PBB di Kabul minggu lalu tinggal di rumah sebagai bentuk solidaritas dengan rekan wanita mereka.

PBB mengatakan langkah Taliban merupakan perpanjangan dari larangan sebelumnya, yang diberlakukan Desember lalu, yang melarang perempuan Afghanistan bekerja untuk organisasi non-pemerintah nasional dan internasional.

PBB mengatakan larangan tersebut adalah yang terbaru dari serangkaian tindakan diskriminatif yang diterapkan oleh otoritas de facto Taliban dengan tujuan sangat membatasi partisipasi perempuan dan anak perempuan di sebagian besar wilayah publik dan kehidupan sehari-hari di Afghanistan.



"PBB akan terus menilai ruang lingkup, parameter dan konsekuensi dari larangan, dan menghentikan aktivitas jika terhambat," kata pernyataan itu, menambahkan bahwa masalah tersebut akan terus ditinjau.

Beberapa staf perempuan PBB di negara itu telah mengalami pembatasan pergerakan sejak Taliban merebut kekuasaan pada 2021, termasuk pelecehan dan penahanan.

Wakil Perwakilan Khusus PBB, Koordinator Residen dan Kemanusiaan untuk Afghanistan, Ramiz Alakbarov, pada minggu lalu menyebut keputusan Taliban sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang tak tertandingi.

“Nyawa perempuan Afghanistan dipertaruhkan,” katanya.

“Tidak mungkin menjangkau perempuan tanpa perempuan,” ia menambahkan.

PBB pekan lalu mengatakan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Afghanistan, Roza Otunbayeva, terlibat dengan Taliban di tingkat tertinggi untuk berupaya agar perintah tersebut dicabut.



“Dalam sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak ada rezim lain yang pernah mencoba melarang perempuan bekerja untuk Organisasi hanya karena mereka perempuan. Keputusan ini merupakan serangan terhadap perempuan, prinsip dasar PBB, dan hukum internasional,” kata Otunbayeva.

Tokoh-tokoh lain dalam organisasi tersebut juga mengutuk langkah tersebut, dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyebutnya sangat tercela.

Setelah Taliban melarang pekerja bantuan wanita pada bulan Desember, setidaknya setengah lusin kelompok bantuan asing utama menghentikan sementara operasi mereka di Afghanistan – mengurangi sumber daya yang sudah langka yang tersedia di negara yang sangat membutuhkan mereka.

Kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan mendahului krisis kemanusiaan yang semakin dalam di Afghanistan, memperburuk masalah yang telah lama melanda negara itu.

Setelah pengambilalihan, Amerika Serikat (AS) dan sekutunya membekukan sekitar USD7 miliar cadangan devisa negara dan menghentikan pendanaan internasional. Ini melumpuhkan ekonomi negara yang sangat bergantung pada bantuan luar negeri itu.