Picu Aksi Protes Berminggu-minggu, Menhan Israel: Setop Rencana Reformasi Hukum

TEL AVIV - Menteri Pertahanan Israel , Yoav Gallant, meminta Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu untuk menghentikan rencana kontroversial untuk merombak sistem peradilan. Ia menjadi sekutu pertama dalam koalisi Netanyahu yang mematahkan barisan pendukungnya.

Pernyataannya datang ketika warga Israel yang menentang perubahan mengadakan demonstrasi massa di seluruh negera itu selama dua belas minggu berturut-turut.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Gallant menyatakan keprihatinannya atas gejolak dalam militer Israel yang menurutnya merupakan ancaman bagi kemanan negara.

Mengutip perlunya dialog dengan pihak oposisi, Gallant meminta agar koalisi Netanyahu menunggu sampai setelah Parlemen bersidang kembali dari liburannya bulan depan sebelum melanjutkan rencana memecah belah untuk melemahkan Mahkamah Agung.

“Demi keamanan Israel, demi putra dan putri kami, proses legislatif harus dihentikan saat ini,” kata Gallant, seorang pejabat tinggi di partai Likud Netanyahu seperti dikutip dari The Associated Press, Minggu (26/3/2023).

Usulan reformasi peradilan telah menuai kritik intensif dari seluruh masyarakat Israel termasuk dari mantan perdana menteri dan pejabat pertahanan, pemimpin bisnis teknologi tinggi, jaksa agung Israel dan orang Yahudi Amerika.

Baca Juga: Ratusan Orang Protes Kunjungan Netanyahu ke Inggris, Demonstran: Dia Harusnya Ditangkap!

Dalam beberapa minggu terakhir, ketidakpuasan atas perombakan tersebut bahkan telah melonjak dari dalam tentara Israel — lembaga negara yang paling populer dan dihormati, yang secara historis merupakan pemersatu apolitis.

Semakin banyak tentara cadangan Israel yang mengancam akan menarik diri dari tugas sukarela dalam beberapa minggu terakhir, menimbulkan tantangan luas bagi Netanyahu saat dia dengan berani melanjutkan perubahan yudisial saat diadili karena korupsi.

“Peristiwa yang terjadi di masyarakat Israel tidak luput dari Pasukan Pertahanan Israel – dari semua sisi, perasaan marah, sakit, dan kecewa muncul, dengan intensitas yang belum pernah saya temui sebelumnya,” kata Gallant.

“Aku melihat bagaimana sumber kekuatan kita terkikis,” imbuhnya.

Di Israel yang fokus terhadap keamanan, kerusuhan telah memicu kekhawatiran tentang stabilitas militer Israel karena mempertahankan pendudukannya selama 55 tahun di Tepi Barat dan menghadapi ancaman dari kelompok militan Hizbullah Libanon dan dari musuh bebuyutannya Iran.

“Ini adalah bahaya yang jelas, langsung dan nyata bagi keamanan negara,” katanya, mengacu pada rencana reformasi peradilan.

Baca Juga: Polisi Israel Waspadai Salat Jumat Pertama Bulan Ramadan di Yerusalem

“Saya tidak akan ambil bagian dalam hal ini,” tegasnya.

Dilansir dari BBC, pernyataan Gallant disambut baik oleh pemimpin oposisi Yair Lapid, yang memuji "langkah berani" sang menteri.

Tetapi menteri polisi sayap kanan Itamar Ben-Gvir mendesak Netanyahu untuk memecat menteri pertahanan, dengan mengatakan dia telah menyerah pada tekanan oposisi.

Secara terpisah, Undang-Undang Ketidakmampuan yang baru, yang disahkan dengan 61 suara melawan 47 di Knesset dengan 120 kursi pada hari Kamis setelah debat panas sepanjang malam, mencegah seorang perdana menteri dinyatakan tidak layak untuk menjabat oleh jaksa agung.

Undang-undang ini menetapkan bahwa hanya perdana menteri atau tiga perempat dari kabinet mereka yang dapat menyatakan mereka tidak layak untuk memegang jabatan atas dasar fisik atau psikologis.

Netanyahu diadili atas tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan dalam tiga kasus. Dia menyangkal melakukan kesalahan dan mengatakan dia adalah korban dari "perburuan penyihir".

Baca Juga: Israel Disebut akan Serang Iran Jika Tingkat Pengayaan Uranium Melebihi 60%