Ikuti Jejak Polandia, Slovakia Kirim Jet Tempur MiG-29 ke Ukraina
Jum'at, 17 Maret 2023 - 21:41 WIB
loading...
A
A
A
“Proses penyerahan jet tempur ini dikoordinasikan secara erat dengan pihak Polandia, dengan Ukraina dan, tentu saja, dengan sekutu lainnya,” imbuhnya seperti dilansir dari Reuters, Jumat (17/3/2023).
Nantinya Slovakia akan menerima kompensasi keuangan dari Uni Eropa. Negara itu juga telah mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat (AS) tentang pengiriman material militer senilai sekitar USD700 juta atau sekitar Rp10,7 triliun, kata Heger.
Slovakia telah memesan jet tempur F-16 dari AS pada 2018 untuk menggantikan pesawat MiG-29 yang sudah tua. Pesawat buatan AS pertama diharapkan tiba pada 2024 setelah penundaan.
Pemerintahan Heger memerintah dalam kapasitas sementara hingga pemilihan awal yang ditetapkan pada September, yang membuat oposisi dan bahkan beberapa anggota koalisi yang berkuasa mempertanyakan apakah kabinet diizinkan untuk memutuskan hal seperti pengiriman jet tempur MiG.
Baca Juga: Polandia-Slovakia Desak Sekutu Barat Segera Kirim Jet Tempur ke Ukraina
Heger mengatakan bahwa para ahli hukum yang berkonsultasi dengan pemerintahnya semuanya mengatakan bahwa langkah itu masuk akal secara hukum.
Nantinya Slovakia akan menerima kompensasi keuangan dari Uni Eropa. Negara itu juga telah mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat (AS) tentang pengiriman material militer senilai sekitar USD700 juta atau sekitar Rp10,7 triliun, kata Heger.
Slovakia telah memesan jet tempur F-16 dari AS pada 2018 untuk menggantikan pesawat MiG-29 yang sudah tua. Pesawat buatan AS pertama diharapkan tiba pada 2024 setelah penundaan.
Pemerintahan Heger memerintah dalam kapasitas sementara hingga pemilihan awal yang ditetapkan pada September, yang membuat oposisi dan bahkan beberapa anggota koalisi yang berkuasa mempertanyakan apakah kabinet diizinkan untuk memutuskan hal seperti pengiriman jet tempur MiG.
Baca Juga: Polandia-Slovakia Desak Sekutu Barat Segera Kirim Jet Tempur ke Ukraina
Heger mengatakan bahwa para ahli hukum yang berkonsultasi dengan pemerintahnya semuanya mengatakan bahwa langkah itu masuk akal secara hukum.
Lihat Juga :
