Menolak Bersumpah Satu China, Perwakilan Taiwan Tinggalkan Hong Kong
Jum'at, 17 Juli 2020 - 19:17 WIB
loading...
A
A
A
Sementara seorang juru bicara pemerintah Hong Kong merujuk permintaan informasi ke Departemen Imigrasi, yang mengatakan tidak mengomentari kasus individu. Kantor Urusan Daratan di Taipei tidak menjawab panggilan telepon untuk dimintai konfirmasi terkait laporan Up Media.(Baca: Pelajar Hong Kong Dilarang Terlibat Aktivitas Politik )
China telah berusaha untuk mengisolasi Taiwan sejak Tsai Ing-wen terpilih sebagai presiden pulau itu pada tahun 2016 dan menolak untuk mendukung posisi Beijing bahwa kedua belah pihak termasuk "Satu China." Hong Kong telah menjadi pusat perselisihan mereka, dengan pemerintah Tsai mendukung protes pro-demokrasi tahun lalu dan, baru-baru ini, memperingatkan tentang bahaya undang-undang keamanan nasional yang dipaksakan oleh Beijing terhadap bekas jajahan Inggris itu.
Undang-undang ini mengizinkan pihak berwenang yang menyelidiki masalah keamanan nasional untuk meminta organisasi dan agen politik asing serta Taiwan untuk mengungkapkan informasi pribadi secara rinci di antara informasi lain di Hong Kong, yang oleh pemerintah Taiwan dianggap terlalu berlebihan. Regulasi ini juga memungkinkan hukuman penjara seumur hidup bagi orang-orang yang melakukan tindakan disintegrasi atau penghasutan.
Pemerintah Taiwan telah menyarankan warganya untuk menghindari perjalanan yang tidak perlu ke Hong Kong sejak undang-undang itu disahkan, dan mengatakan bahwa, untuk alasan keamanan nasional, negara itu akan memperkuat pengawasan terhadap dana investasi Hong Kong dan Makau dengan hubungan ke China.
Dewan Urusan Daratan mengatakan dalam sebuah briefing hari Kamis bahwa mereka tidak akan menghentikan operasi kantor lokal dan jika perlu akan memberikan respon dan kuat jika hak-haknya dilanggar.
China telah berusaha untuk mengisolasi Taiwan sejak Tsai Ing-wen terpilih sebagai presiden pulau itu pada tahun 2016 dan menolak untuk mendukung posisi Beijing bahwa kedua belah pihak termasuk "Satu China." Hong Kong telah menjadi pusat perselisihan mereka, dengan pemerintah Tsai mendukung protes pro-demokrasi tahun lalu dan, baru-baru ini, memperingatkan tentang bahaya undang-undang keamanan nasional yang dipaksakan oleh Beijing terhadap bekas jajahan Inggris itu.
Undang-undang ini mengizinkan pihak berwenang yang menyelidiki masalah keamanan nasional untuk meminta organisasi dan agen politik asing serta Taiwan untuk mengungkapkan informasi pribadi secara rinci di antara informasi lain di Hong Kong, yang oleh pemerintah Taiwan dianggap terlalu berlebihan. Regulasi ini juga memungkinkan hukuman penjara seumur hidup bagi orang-orang yang melakukan tindakan disintegrasi atau penghasutan.
Pemerintah Taiwan telah menyarankan warganya untuk menghindari perjalanan yang tidak perlu ke Hong Kong sejak undang-undang itu disahkan, dan mengatakan bahwa, untuk alasan keamanan nasional, negara itu akan memperkuat pengawasan terhadap dana investasi Hong Kong dan Makau dengan hubungan ke China.
Dewan Urusan Daratan mengatakan dalam sebuah briefing hari Kamis bahwa mereka tidak akan menghentikan operasi kantor lokal dan jika perlu akan memberikan respon dan kuat jika hak-haknya dilanggar.
(ber)
Lihat Juga :
